Surabaya (prapanca.id) – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan pelayanan publik di Kota Pahlawan tetap berjalan optimal selama dirinya menunaikan ibadah haji. Menjelang keberangkatannya ke Tanah Suci, Eri memberikan sejumlah arahan kepada jajaran kepala perangkat daerah agar pelayanan kepada masyarakat tetap responsif, cepat, dan berbasis sistem birokrasi yang kuat.
Salah satu perhatian utama yang disampaikan Wali Kota Eri adalah percepatan penanganan aduan masyarakat. Ia meminta seluruh laporan warga yang masuk dapat ditindaklanjuti maksimal dalam waktu 1×24 jam agar kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah tetap terjaga.
“Selama saya menjalankan ibadah haji, keluhan masyarakat harus tetap ditangani dengan cepat, maksimal 1×24 jam. Selain itu, program satu RW satu tenaga kesehatan juga harus sudah berjalan optimal ketika saya kembali,” kata Wali Kota Eri, Selasa (19/5/2026).
Menurutnya, pelayanan publik tidak boleh bergantung pada keberadaan kepala daerah semata. Karena itu, seluruh sistem birokrasi harus mampu bekerja secara efektif dan responsif meskipun wali kota sedang menjalankan tugas di luar daerah maupun ibadah haji.
Selain fokus pada penanganan aduan masyarakat, Eri juga menyoroti pentingnya penguatan program satu RW satu tenaga kesehatan (nakes). Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kesehatan berbasis lingkungan sekaligus mempercepat penanganan persoalan kesehatan masyarakat di tingkat wilayah.
Ia berharap keberadaan tenaga kesehatan di setiap RW dapat membantu masyarakat memperoleh layanan kesehatan dasar secara lebih mudah dan cepat. Program itu juga dinilai penting untuk mendukung upaya preventif maupun deteksi dini berbagai persoalan kesehatan di lingkungan warga.
Tak hanya itu, Wali Kota Eri turut menekankan optimalisasi program satu ASN satu RW yang selama ini dijalankan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Program tersebut melibatkan aparatur sipil negara (ASN) untuk melakukan pendampingan langsung di lingkungan warga guna membantu menyelesaikan berbagai persoalan di tingkat RW.
Menurutnya, pendekatan tersebut mulai menunjukkan hasil positif karena berbagai persoalan masyarakat dapat diselesaikan lebih cepat tanpa harus menunggu laporan masuk ke tingkat kota.
“Harapan saya, seluruh persoalan masyarakat bisa selesai di tingkat RW dan tidak perlu sampai masuk ke hotline wali kota,” ujarnya.
Melalui program satu ASN satu RW, sejumlah persoalan seperti pengelolaan sampah, pelayanan administrasi kependudukan, hingga persoalan sosial masyarakat diharapkan dapat ditangani langsung oleh perangkat terkait di lingkungan masing-masing.
Eri menjelaskan, ketika persoalan warga sudah terselesaikan di tingkat bawah melalui koordinasi antarperangkat daerah dan ASN pendamping wilayah, maka laporan tersebut seharusnya tidak lagi masuk ke saluran pengaduan wali kota.
Karena itu, ia menilai salah satu indikator keberhasilan pelayanan publik justru terlihat dari semakin sedikitnya aduan yang masuk ke hotline pemerintah kota. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tanda bahwa sistem birokrasi berjalan efektif hingga tingkat paling bawah.
“Semakin sedikit hotline yang masuk, berarti sistem berjalan baik. Sebaliknya, jika hotline masih banyak, artinya masih ada persoalan yang belum ditindaklanjuti dengan optimal,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa hotline pengaduan masyarakat bukan sekadar kanal laporan warga, melainkan bagian dari mekanisme pengawasan terhadap kualitas pelayanan publik dan kinerja birokrasi.
Bagi Eri, tata kelola pemerintahan yang baik harus dibangun melalui sistem yang transparan, terukur, dan mampu bekerja secara berkelanjutan tanpa bergantung pada figur tertentu.
“Surabaya harus dibangun oleh sistem dan transparansi, bukan bergantung pada figur wali kota semata. Pemerintahan harus berjalan melalui birokrasi yang kuat dan responsif,” katanya.
Selain itu, Wali Kota Eri juga mengingatkan para kepala perangkat daerah bahwa banyaknya laporan masyarakat yang belum terselesaikan akan berdampak pada evaluasi kinerja masing-masing instansi.
Ia menegaskan bahwa capaian kinerja tidak hanya diukur dari program yang dijalankan, tetapi juga dari efektivitas penyelesaian persoalan yang dihadapi masyarakat sehari-hari.
“Jadi saya sampaikan kepada teman-teman, jika hotline yang masuk masih banyak, berarti masih banyak persoalan yang belum ditindaklanjuti. Itu tentu memengaruhi penilaian terhadap capaian output dan outcome kinerja kepala dinas,” pungkasnya. (tas)