Jakarta (prapanca.id) – Pemerintah Indonesia mengumumkan rangkaian kebijakan baru untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika dan ketidakpastian kondisi global. Meskipun ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah mulai mereda, dampaknya masih terasa pada pergerakan pasar dan ekonomi dunia, sehingga langkah antisipatif dianggap perlu dilakukan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pengumuman ini dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Kemenko Perekonomian pada Senin (22/06). Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, kebijakan ini disusun setelah melalui pembahasan mendalam dalam rapat koordinasi serta arahan langsung dari kepala negara. Secara keseluruhan, terdapat delapan kebijakan yang dikelompokkan ke dalam tiga pilar utama dengan total anggaran mencapai Rp26,34 triliun.
Pilar pertama berfokus pada pemberian stimulus dan insentif guna mendukung konsumsi serta dunia usaha. Ada empat kebijakan yang masuk dalam kelompok ini. Pertama, pemerintah memberikan insentif khusus bagi industri kreatif melalui penetapan tarif Pajak Penghasilan Final atas royalti bagi penulis nasional sebesar 1,5 persen. Kedua, diskon dan insentif transportasi diberikan untuk periode libur sekolah, meliputi potongan harga tiket kereta api sebesar 30 persen, tarif kapal Pelni sebesar 30 persen, pembebasan biaya jasa kepelabuhan ASDP, serta pembebasan Pajak Pertambahan Nilai DTP sebesar 100 persen untuk tiket pesawat kelas ekonomi domestik. Kebijakan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp663,2 miliar dan menyasar lebih dari 5,3 juta penumpang.
Ketiga, kemudahan serupa juga disiapkan untuk masa libur Natal dan Tahun Baru 2026–2027 dengan skema potongan harga yang sama. Anggaran yang disiapkan mencapai Rp883,4 miliar untuk menjangkau sekitar 6,5 juta penumpang. Keempat, bagi sektor industri, pemerintah memberlakukan bea masuk nol persen atas impor LPG untuk kebutuhan industri petrokimia serta bahan baku plastik. Kebijakan ini diproyeksikan dapat menekan biaya produksi hingga Rp2,25 triliun dan mencegah kenaikan harga barang kebutuhan masyarakat. Sebelumnya, tarif bea masuk suku cadang pesawat udara juga telah diturunkan menjadi nol persen untuk mendukung daya saing industri penerbangan.
Pilar kedua diarahkan pada penguatan kualitas sumber daya manusia dan penyerapan tenaga kerja melalui dua program utama. Program Magang Nasional tahap kedua akan dimulai pada Juli 2026 dengan anggaran Rp4,14 triliun untuk menampung 150.000 lulusan perguruan tinggi. Selain itu, disiapkan juga anggaran Rp2,12 triliun untuk program pelatihan vokasi yang menyasar 220.000 lulusan SMK agar siap bekerja, serta 50.000 pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja guna meningkatkan keterampilan baru.
Pilar ketiga berperan sebagai jaring pengaman sosial melalui bantuan pangan untuk menjaga daya beli masyarakat. Sebanyak 33,24 juta keluarga penerima manfaat akan mendapatkan bantuan beras masing-masing seberat 10 kilogram selama tiga bulan berturut-turut mulai Juli 2026, dengan anggaran sebesar Rp17,54 triliun. Selain itu, pemerintah juga memberikan dukungan harga bagi pengrajin tahu dan tempe sebesar maksimal Rp2.000 per kilogram untuk pasokan kedelai tahap awal sebanyak 250.000 ton, guna menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok tersebut.
Secara rinci, total anggaran yang dialokasikan meliputi sekitar Rp2,04 triliun untuk insentif transportasi, Rp6,26 triliun untuk program magang dan vokasi, serta Rp18,04 triliun untuk bantuan pangan. Pengumuman ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat terkait, antara lain Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, serta Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto. (anz)