Jakarta (prapanca.id) – Pemerintah terus memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor jasa keuangan guna menjaga pertumbuhan ekonomi nasional tetap stabil di tengah ketidakpastian global. Penguatan ekonomi daerah dinilai menjadi faktor penting untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen sekaligus memperluas pemerataan pembangunan antarwilayah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional tidak dapat dilepaskan dari performa ekonomi daerah. Karena itu, pemerintah terus mendorong daerah agar mampu menjadi motor penggerak ekonomi baru.
Pernyataan tersebut disampaikan Airlangga dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah bertema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Sinergi Kebijakan Lintas Sektor” yang digelar di Jakarta, Senin (25/05/2026).
Menurut Airlangga, kondisi fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih relatif kuat meskipun tekanan ekonomi global belum sepenuhnya mereda. Stabilitas inflasi nasional yang berada di level 2,4 persen serta depresiasi rupiah sekitar 2,6 persen disebut lebih baik dibandingkan periode tekanan ekonomi sebelumnya.
UMKM dan KUR Jadi Penopang Ekonomi Daerah
Pemerintah juga terus mengandalkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai tulang punggung ekonomi daerah. Salah satu instrumen utama yang digunakan yakni program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan alokasi mencapai sekitar Rp300 triliun.
Airlangga menjelaskan bahwa program KUR dinilai mampu meningkatkan kapasitas UMKM hingga sekitar 34 persen. Selain itu, program tersebut juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kisaran 18 hingga 27 persen.
Hingga April 2026, realisasi penyaluran KUR telah mencapai sekitar Rp111 triliun melalui berbagai skema pembiayaan yang disiapkan pemerintah bersama lembaga jasa keuangan.
Penguatan sektor UMKM dinilai menjadi strategi penting untuk menjaga konsumsi domestik, memperluas lapangan kerja, serta memperkuat daya tahan ekonomi daerah menghadapi gejolak global.
Ekonomi Digital dan Industri Semikonduktor Dipacu
Selain UMKM, pemerintah juga menaruh perhatian besar pada pengembangan ekonomi digital nasional. Saat ini, nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai USD150 miliar dan diproyeksikan meningkat hingga USD400 miliar pada 2030.
Airlangga menyebut potensi tersebut dapat tumbuh lebih besar apabila integrasi ekonomi digital ASEAN berjalan optimal. Dalam skenario tersebut, ekonomi digital kawasan ASEAN diperkirakan mampu mencapai USD2 triliun, dengan potensi kontribusi Indonesia sekitar USD600 miliar.
Di sektor industri strategis, pemerintah juga mempercepat pengembangan industri semikonduktor nasional. Salah satu fokus utama yakni penyiapan sumber daya manusia melalui pelatihan 15 ribu talenta semikonduktor dalam tiga tahun mendatang.
Pada tahap awal, sebanyak seribu peserta telah mengikuti program pelatihan, sementara jumlah pendaftar tercatat mencapai sekitar 4.500 orang. Pemerintah juga mulai mendorong daerah yang memiliki potensi silika untuk mengembangkan hilirisasi berbasis silika sebagai bagian dari penguatan rantai pasok industri semikonduktor nasional.
Sinergi Lintas Sektor Dinilai Krusial
Konferensi nasional tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan, mulai dari Komisi XI DPR RI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, pemerintah daerah, hingga pelaku industri jasa keuangan dan dunia usaha.
Pemerintah menilai sinergi lintas sektor menjadi kunci untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tantangan global yang masih dinamis. Kolaborasi pusat dan daerah juga diharapkan mampu mempercepat transformasi ekonomi berbasis digital, industri hilirisasi, dan penguatan sektor produktif daerah. (agu)