Sidoarjo (prapanca.id) – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menegaskan urgensi pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas yang berbasis landscape dalam menjaga keberlanjutan ekosistem di wilayah tersebut.
Menurut Emil, pengelolaan DAS Brantas tidak bisa lagi dilakukan secara parsial atau sektoral, tetapi harus dilakukan dengan pendekatan holistik yang memandang DAS Brantas sebagai satu kesatuan ekosistem utuh.
Pernyataan tersebut disampaikan Emil saat membuka Rapat Kerja Teknis Pengelolaan Lingkungan Hidup Wilayah DAS Brantas Berbasis Landscape di Hotel Luminor, Sidoarjo, baru-baru ini.
Kegiatan ini digelar bersama Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Jawa dan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.
Keterkaitan DAS Brantas dengan Kehidupan Masyarakat
Dalam sambutannya, Emil mengungkapkan bahwa pengelolaan DAS Brantas merupakan upaya kolektif untuk menjaga ekosistem yang menopang kehidupan jutaan masyarakat Jawa Timur.
“Sehatnya Brantas berarti sehatnya Jawa Timur. Sebaliknya, terganggunya Brantas akan menjadi ancaman serius bagi masa depan kita,” ujarnya.
DAS Brantas adalah aliran sungai terbesar kedua di Pulau Jawa, dengan panjang mencapai 320 km dan melintasi 16 kabupaten/kota. Sungai ini memiliki luas wilayah sekitar 11.800-12.070 km², atau sekitar seperempat dari luas wilayah Jawa Timur.
Selain menjadi sumber air baku untuk rumah tangga dan industri, DAS Brantas juga memberikan irigasi untuk pertanian dan pasokan energi listrik melalui Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).
Lebih dari 60 persen penduduk Jawa Timur bergantung pada DAS Brantas sebagai sumber kehidupan, baik untuk konsumsi air, pertanian, maupun energi.
Tantangan yang Dihadapi DAS Brantas
Namun, pengelolaan DAS Brantas saat ini menghadapi sejumlah tantangan serius, di antaranya perubahan tata guna lahan di hulu, degradasi bantaran sungai, sedimentasi tinggi, serta pencemaran baik dari limbah domestik maupun industri.
Berdasarkan data dari Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. SK 316 Tahun 2018, pencemaran di DAS Brantas didominasi oleh limbah rumah tangga (73%), diikuti oleh peternakan (14%), non-point source (10%), dan industri (3%).
Emil menekankan pentingnya kesadaran kolektif dalam mengatasi masalah ini. “Menjaga Brantas bukan hanya tanggung jawab industri, melainkan memerlukan partisipasi seluruh lapisan masyarakat. Edukasi, partisipasi publik, serta penguatan sanitasi rumah tangga adalah kunci pengendalian pencemaran,” jelasnya.
Pendekatan Holistik Berbasis Landscape
Pengelolaan DAS Brantas berbasis landscape, menurut Emil, merupakan paradigma baru yang harus diadopsi untuk mengintegrasikan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi dalam satu kesatuan yang saling terkait.
“Pendekatan landscape hanya akan berhasil bila ada sinergi dan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat harus bekerja bersama. Pemerintah hadir melalui regulasi, dunia usaha dengan prinsip ekonomi hijau, dan masyarakat sebagai penjaga lingkungan,” ungkap Emil.
Tujuan akhir dari pengelolaan berbasis landscape ini adalah menjadikan DAS Brantas sehat, produktif, dan tangguh terhadap perubahan iklim, sekaligus menjadi warisan yang dapat dinikmati oleh generasi mendatang.
Langkah Nyata Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Pemerintah Provinsi Jawa Timur, melalui Dinas Lingkungan Hidup, telah mengambil sejumlah langkah konkret untuk mengatasi masalah ini. Di hulu DAS Brantas, upaya rehabilitasi lahan bekas tambang dengan penanaman vegetasi terus dilanjutkan. Selain itu, Pemprov juga memperkuat monitoring kualitas air, patroli industri, serta pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sebagai bagian dari strategi pengendalian limbah.
Pemerintah juga menggandeng masyarakat melalui program Relawan Jatim Jogo Kali, yang bertujuan untuk menjaga fungsi ekologi Brantas dari hulu hingga hilir. “Semua langkah ini menunjukkan komitmen bersama untuk menjadikan Brantas tetap sehat dan berkelanjutan,” kata Emil.
Harapan untuk Kolaborasi yang Lebih Baik
Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Jawa, Eduward Hutapea, juga berharap bahwa kegiatan ini dapat menghasilkan pedoman bagi semua pihak yang ingin berkolaborasi dalam pengelolaan DAS Brantas. “Kami berharap kegiatan ini akan menghasilkan interaksi positif yang memperkuat kolaborasi antar sektor untuk menyelesaikan permasalahan yang ada,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, hadir sejumlah pakar dan pejabat terkait, seperti Guru Besar Universitas Brawijaya Malang Prof. Eko Ganis Sukoharsono, Pakar Forensik Lingkungan Universitas Airlangga Surabaya Dr. Sonny Kristanto, serta Kepala BBWS DAS Brantas Muhammad Noor, yang semuanya turut mendukung upaya-upaya pengelolaan DAS Brantas berbasis landscape.
Pengelolaan DAS Brantas yang holistik dan berbasis landscape diharapkan akan membawa dampak positif bagi keberlanjutan ekosistem dan kehidupan masyarakat Jawa Timur dalam jangka panjang. (agu)