Surabaya (prapanca.id) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kerja sama internasional dengan Inggris, khususnya dalam bidang pendidikan tinggi dan pengembangan transportasi perkotaan. Hal tersebut menjadi topik utama dalam pertemuan antara Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak dengan Minister Counsellor for Development dari Kedutaan Besar Inggris (FCDO), Peter Rajadiston, di Kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan Surabaya, Senin (9/3/2026).
Pertemuan tersebut menjadi langkah awal mempercepat berbagai proyek kolaborasi yang merupakan tindak lanjut dari kesepakatan antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pada awal 2026. Kesepakatan itu menitikberatkan pada penguatan kerja sama pendidikan internasional serta modernisasi sistem transportasi perkotaan di Indonesia, khususnya di Jawa Timur.
Dalam sektor pendidikan, Emil Dardak menyampaikan apresiasi terhadap perkembangan program pascasarjana King’s College London (KCL) yang beroperasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singosari, Kabupaten Malang. Program tersebut saat ini tengah mempersiapkan penerimaan mahasiswa untuk angkatan ketiga.
Menurut Emil, kehadiran program pendidikan internasional tersebut membuka kesempatan bagi generasi muda Indonesia untuk mengakses pendidikan kelas dunia tanpa harus menempuh studi di luar negeri sepenuhnya. Program ini juga didukung oleh berbagai institusi, termasuk Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
“Model pendidikan seperti ini memungkinkan talenta muda Indonesia mendapatkan kualitas pendidikan global, sekaligus tetap berkontribusi pada pengembangan daerah,” ujar Emil.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan program tersebut turut mendorong rencana ekspansi di masa depan, baik melalui penambahan program studi maupun pengembangan fasilitas kampus. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal di kawasan Malang dan sekitarnya.
Selain sektor pendidikan, pembahasan juga menyoroti rencana pengembangan transportasi kereta api urban di wilayah Surabaya. Proyek tersebut berbeda dengan Surabaya Regional Railway Line (SRRL) yang merupakan peningkatan jalur kereta yang sudah ada.
Dalam kerja sama dengan Pemerintah Inggris ini, fokus kajian diarahkan pada pembangunan jalur kereta baru yang dapat menjangkau kawasan yang selama ini belum terlayani oleh transportasi massal, terutama untuk mobilitas masyarakat dari wilayah barat menuju timur Kota Surabaya.
Berdasarkan hasil studi awal, opsi penggunaan moda Light Rail Transit (LRT) dinilai menjadi pilihan yang paling sesuai dengan karakter mobilitas perkotaan Surabaya yang padat. Sistem LRT dianggap lebih efisien, ringkas, dan mampu mendukung kebutuhan transportasi masyarakat di kawasan perkotaan.
Selain aspek teknis pembangunan jalur, pertemuan tersebut juga membahas konsep integrasi transportasi aglomerasi untuk wilayah Surabaya Raya yang meliputi Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Model pengelolaan tersebut terinspirasi dari sistem Transport for London (TfL) yang berhasil mengintegrasikan berbagai moda transportasi di wilayah Greater London.
Emil menjelaskan bahwa konsep serupa diharapkan dapat diterapkan di Jawa Timur agar berbagai pemangku kepentingan, seperti PT Kereta Api Indonesia, Dinas Perhubungan, hingga aparat kepolisian, dapat bekerja dalam satu sistem pengelolaan transportasi yang terkoordinasi.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa pembangunan transportasi publik berskala besar memerlukan komitmen fiskal yang kuat dari pemerintah. Oleh karena itu, kajian teknis dan pembahasan dengan pemerintah pusat masih terus dilakukan untuk menentukan skema pendanaan yang paling tepat.
Sementara itu, Peter Rajadiston menyampaikan bahwa pertemuan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat hubungan kerja sama antara Inggris dan Indonesia. Ia berharap kolaborasi di bidang pendidikan dan infrastruktur dapat terus berkembang, terutama dalam mendukung pembangunan transportasi perkotaan di Surabaya dan wilayah sekitarnya. (tas)