Surabaya (prapanca.id) – Pemerintah Kota Surabaya menyiapkan skema bantuan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa perguruan tinggi swasta (PTS) yang berasal dari keluarga prasejahtera. Kebijakan ini ditujukan untuk menekan angka putus kuliah (drop out/DO) sekaligus memperkuat akses pendidikan tinggi bagi kelompok Desil 1–5.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, langkah tersebut diambil setelah pihaknya menerima laporan dari Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABP-PTSI) Jawa Timur terkait banyaknya mahasiswa PTS yang hampir gagal melanjutkan studi akibat kendala biaya.
“Yang seharusnya saya sentuh sesuai sumpah saya sebagai wali kota adalah mengentaskan kemiskinan. Maka, mahasiswa PTS dari keluarga miskin juga harus kami bantu agar bisa menjadi sarjana dan mengubah nasib keluarganya,” ujar Eri, Minggu (25/1/2026).
Eri mengungkapkan, berdasarkan pemetaan awal, ratusan mahasiswa PTS di Surabaya masuk dalam kategori keluarga prasejahtera. Di salah satu kampus, yakni STIESIA Surabaya, jumlah mahasiswa Desil 1–5 bahkan mencapai sekitar 300 orang.
Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, Pemkot Surabaya akan melakukan sinkronisasi data antara Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) dengan masing-masing PTS. Setelah data tervalidasi, bantuan UKT akan diberikan baik kepada mahasiswa baru maupun mahasiswa aktif yang mengalami kesulitan finansial.
“Tidak hanya yang baru masuk, tetapi juga mahasiswa aktif yang tidak mampu membayar UKT akan kami tutup biayanya,” tegas Eri.
Ia menambahkan, program ini menjadi bagian dari komitmen Pemkot Surabaya dalam merealisasikan gagasan “Satu Keluarga Miskin, Satu Sarjana”. Bantuan UKT tersebut tidak dibatasi kuota, serta memberi kebebasan bagi calon mahasiswa untuk memilih PTS mana pun di Surabaya.
Ketua ABP-PTSI Jawa Timur, Dr. Budi Endarto, menilai kebijakan ini sebagai terobosan berani. Menurutnya, selama ini sebagian besar mahasiswa dari keluarga miskin justru menempuh pendidikan di PTS.
“Ini bisa menjadi gerakan revolusioner dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan memutus rantai kemiskinan,” ujarnya. (tas)