Jakarta (prapanca.id) – Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menegaskan bahwa DPR harus memberikan perhatian serius terhadap kesejahteraan wartawan, sebagaimana selama ini perhatian diberikan kepada prajurit TNI.
Pernyataan ini ia sampaikan dalam rapat bersama Menteri Komunikasi dan Digital, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Dewan Pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (7/7/2025).
TB Hasanuddin menyoroti peran vital wartawan sebagai pilar keempat demokrasi, yang menjaga arus informasi publik, menjadi alat kontrol terhadap kekuasaan, dan mengawal kebebasan berekspresi di Indonesia.
“Jika ada masalah dalam dunia pers, maka menjadi kewajiban kita semua untuk menyelesaikannya bersama-sama,” ujar TB Hasanuddin.
Dominasi Kepentingan Korporasi
Politisi PDI Perjuangan ini juga mengkritisi dominasi pemilik media yang sebagian besar adalah pengusaha. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan antara kepentingan korporasi dan kesejahteraan wartawan di lapangan.
“Di ruangan ini, kita sering bicara soal kesejahteraan prajurit TNI. Hari ini saya ajak kita semua untuk juga mulai membahas secara serius bagaimana meningkatkan kesejahteraan wartawan media,” kata Hasanuddin.
Ia menilai bahwa wartawan adalah anak bangsa yang perannya sangat vital, sehingga layak mendapatkan perlindungan dan dukungan yang lebih konkret dari seluruh pemangku kepentingan.
Ajakan untuk Kolaborasi Lintas Lembaga
Hasanuddin mengajak semua pihak, baik dari legislatif, eksekutif, maupun industri media, untuk duduk bersama merumuskan langkah-langkah strategis yang dapat memperbaiki nasib wartawan Indonesia.
“Saya yakin dan saya percaya, kita harus dan bisa memperjuangkan kesejahteraan wartawan. Ini adalah bagian dari tanggung jawab kita untuk kemaslahatan negeri ini,” tutupnya.
Pernyataan ini memperkuat komitmen DPR dalam menciptakan ekosistem pers yang tidak hanya bebas, tetapi juga adil dan manusiawi bagi para pelaku industri media, khususnya wartawan yang bekerja di lapangan. (anz)