Jakarta (prapanca.id) – Dalam upaya menjawab tantangan ketidakpastian global dan tekanan geopolitik multipolar, Paramadina Public Policy Institute (PPPI), Paramadina Graduate School of Diplomacy, dan Universitas Ibn Khaldun (UIKA) menggelar diskusi publik bertema “Navigating Economic Development in South East Asia and Indonesia: in the Era of Global Disruption”.
Acara ini berlangsung di Auditorium Benny Subianto, lantai 45 Trinity Tower, Universitas Paramadina, dan dimoderatori oleh Dr. Muhammad Ikhsan, Peneliti Senior PPPI.
Transformasi Bukan Pilihan, Tapi Keharusan
Diskusi dibuka oleh Wijayanto Samirin, Head of Senior Advisor PPPI, yang menekankan bahwa dinamika global—baik ekonomi, politik, maupun teknologi—seharusnya menjadi peluang, bukan ancaman.
“Indonesia punya modal diplomatik dan pengalaman reformasi yang kuat. Ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat posisi dalam perundingan global,” ujarnya.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya Indonesia belajar dari negara-negara tetangga seperti Vietnam, yang menunjukkan kemajuan signifikan dalam digitalisasi dan integrasi sosial-politik.
Indonesia Butuh Terobosan Struktural
Ahmad Khoirul Umam, PhD, Managing Director PPPI, menyampaikan refleksi kritis terhadap arah pembangunan Indonesia yang dinilainya belum mengalami lompatan struktural.
“Kita berlari, tapi tetap di tempat. Ini bukan soal gerak, tapi soal arah dan keberanian membuat terobosan,” tegasnya.
Umam menekankan bahwa Indonesia perlu belajar dari Asia Timur, di mana model developmental state berhasil mendorong industrialisasi dan reformasi birokrasi secara bersamaan. Ia menyoroti risiko bonus demografi yang dapat menjadi malapetaka jika tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja dan reformasi kelembagaan.
Mengutip Francis Fukuyama, ia menambahkan, “Negara gagal bukan karena ideologi, tetapi karena kelemahan institusi dan politik transaksional.”
Ia juga menyoroti kegagalan memanfaatkan pasar domestik untuk mendorong industri nasional, termasuk dalam sektor kendaraan listrik dan ekonomi hijau.
Vietnam: Studi Kasus Percepatan Ekonomi
Prof. Paul Schuler dari University of Arizona memaparkan hasil penelitiannya tentang pembangunan ekonomi Vietnam selama dua dekade terakhir.
Ia menjelaskan bahwa meskipun Vietnam mencatat pertumbuhan pesat, negara tersebut masih bergantung pada perusahaan multinasional seperti Samsung dan Intel, serta minim partisipasi UMKM dalam rantai pasok global.
“Vietnam adalah kisah sukses yang belum selesai. Disiplin kebijakan dan insentif jangka panjang menjadi kunci,” ujar Schuler.
Ia menyebut studi kasus VinFast, produsen kendaraan listrik Vietnam, sebagai contoh ambisi industrialisasi yang belum sepenuhnya matang untuk pasar global.
Menuju Indonesia Emas 2045
Raden Pardede, Staf Khusus Menko Perekonomian RI, dalam paparannya menegaskan bahwa Indonesia Emas 2045 hanya dapat dicapai melalui transformasi struktural yang mendalam.
Ia menyoroti ketergantungan Indonesia pada ekspor komoditas primer, serta rendahnya efisiensi tenaga kerja dan produktivitas nasional.
“Sudah saatnya Indonesia bertransformasi ke arah manufaktur dan teknologi tinggi. Kita tidak ingin terus bermain di level upah murah,” tegasnya.
Raden juga mendorong adopsi teknologi masa depan seperti kecerdasan buatan, bioteknologi, dan energi hijau sebagai pilar baru ekonomi nasional. Ia menyebut keanggotaan penuh di OECD sebagai langkah strategis untuk meningkatkan tata kelola dan daya saing global.
Sinergi Lintas Institusi untuk Ketahanan Kawasan
Diskusi ditutup oleh Jibriel Avessina, Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIKA, yang mengapresiasi keterlibatan berbagai institusi akademik dan pemangku kepentingan dalam forum ini. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas negara dan lembaga untuk membangun ketahanan kawasan dalam menghadapi disrupsi global.
“Forum ini bukan hanya refleksi, tetapi juga fondasi strategi masa depan ekonomi Asia Tenggara yang tangguh dan berkelanjutan,” pungkasnya. (anz)