Surabaya (prapanca.id) — Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) terus memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Dalam momentum Hari AIDS Sedunia 2025, Pemkot menegaskan komitmennya dengan memperluas layanan tes HIV, meningkatkan peran Puskesmas, serta menggencarkan edukasi kepada masyarakat.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Nanik Sukristina, menyampaikan bahwa saat ini terdapat 126 layanan tes HIV yang tersebar di seluruh kota. Layanan tersebut terdiri atas 63 Puskesmas, 62 rumah sakit, dan satu klinik utama. Dengan jaringan yang luas ini, masyarakat dapat lebih mudah melakukan pemeriksaan, terutama kelompok dengan risiko penularan tinggi seperti pekerja seks, pengguna narkoba suntik, laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki (LSL), waria, ibu hamil, calon pengantin, serta pasien penyakit menular seperti TBC.
“Kerja sama dengan Aliansi Surabaya Peduli AIDS (ASPA) dan kelompok pendamping sebaya menjadi bagian penting dari strategi kami dalam menyediakan edukasi dan layanan tes langsung di tengah masyarakat,” ujar Nanik, Senin (1/12/2025).
Ia menjelaskan bahwa Puskesmas kini tidak hanya berfungsi sebagai tempat tes, tetapi juga fasilitas utama perawatan Orang dengan HIV (ODHIV). Mulai dari deteksi dini, pengobatan, hingga pemberian obat Antiretroviral (ARV), semua layanan tersedia secara terpadu. Tes HIV juga diintegrasikan dengan program kesehatan lain seperti Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), pemeriksaan TBC, serta pemeriksaan wajib bagi calon pengantin dan ibu hamil.
Di sisi edukasi, Dinkes memperluas jangkauan penyuluhan kepada calon pengantin, ibu hamil, kader kesehatan, Karang Taruna, hingga pelajar tingkat SMP dan SMA. Penyuluhan ini bertujuan meningkatkan pemahaman tentang HIV, risiko pergaulan bebas, serta kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba.
“Pencegahan harus dimulai sejak dini. Oleh karena itu, kami aktif memberikan penyuluhan ke sekolah-sekolah agar generasi muda memahami bahaya HIV dan cara melindungi diri,” jelasnya.
Upaya penanggulangan HIV/AIDS di Surabaya juga diperkuat oleh kolaborasi lintas sektor, termasuk kerja sama antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan komunitas pendamping ODHIV. Kolaborasi ini penting untuk menjangkau kelompok berisiko dan mengurangi hambatan sosial.
Namun, Nanik mengakui masih terdapat sejumlah tantangan besar. Stigma dan diskriminasi terhadap ODHIV masih tinggi, sementara kelompok berisiko tertentu seperti LSL sulit dijangkau. Tingginya mobilitas penduduk dari luar kota yang memanfaatkan layanan kesehatan di Surabaya juga membuat data kasus menjadi meningkat.
“Tantangan terbesar adalah posisi Surabaya sebagai pusat rujukan wilayah Indonesia Timur. Banyak kasus HIV yang tercatat di Surabaya sebenarnya bukan berasal dari warga Surabaya,” ungkapnya.
Berdasarkan data Dinkes Surabaya hingga Oktober 2025, sekitar 52,48 persen kasus baru berasal dari luar kota. Meski demikian, tren kasus HIV secara keseluruhan menunjukkan penurunan 10,03 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Penurunan ini menunjukkan kerja keras semua pihak dalam memperluas tes, pengobatan, serta menghilangkan stigma. Kami akan terus memastikan seluruh warga, termasuk pendatang, mendapat layanan kesehatan terbaik,” pungkas Nanik. (tas)