Surabaya (prapanca.id) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyambut kedatangan Tim Verifikator Kabupaten/Kota Sehat (KKS) Tingkat Pusat di Ruang Sidang Wali Kota, Kamis (25/9/2025). Kunjungan ini merupakan bagian dari proses validasi lapangan menuju penilaian Kota Sehat Tingkat Nasional 2025.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa predikat kota sehat bukan sekadar slogan, melainkan kewajiban yang harus diwujudkan setiap pemerintah daerah. Menurutnya, kunci utama keberhasilan terletak pada kolaborasi semua pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga swasta.
“Untuk itu, kami akan terus bergerak bersama untuk mewujudkan kota yang sehat di Kota Pahlawan ini,” kata Eri.
Fokus pada Sanitasi dan Pengelolaan Sampah
Dalam paparannya, Eri menyebutkan berbagai program strategis yang telah dijalankan Pemkot Surabaya. Sejak awal masa kepemimpinannya, cakupan kepemilikan jamban telah mencapai 100 persen. Selanjutnya, fokus diarahkan pada pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
Targetnya, sebanyak 700 Rukun Warga (RW) didorong untuk melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga. “Sampah tidak boleh lagi langsung dibuang ke TPA. Setelah dipilah, harus diolah di komposter atau TPS 3R yang tersebar di 12 lokasi, sebelum akhirnya dibawa ke TPA Benowo,” tegasnya.
Selain itu, Pemkot juga tengah berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk mendorong tanggung jawab produsen terhadap produk yang tidak dapat didaur ulang.
Ubah Mindset Warga Jadi Esensi Kota Sehat
Eri menekankan bahwa esensi kota sehat bukan sekadar mengobati penyakit, melainkan mengubah pola pikir masyarakat untuk menerapkan hidup sehat. Ia menilai upaya preventif lebih penting agar biaya pengobatan dapat ditekan dan dialihkan untuk program produktif lain.
“Jika semakin banyak warga yang sakit, artinya kita gagal dalam tindakan preventif. Kami ingin biaya kesehatan bisa dialokasikan untuk hal lain, seperti menekan angka kematian ibu dan anak,” jelasnya.
Penilaian Kota Sehat Nasional
Sementara itu, Analis Kebijakan Kementerian Sosial sekaligus anggota Tim Verifikator KKS Pusat, Ahmad Sobirin, menjelaskan bahwa penilaian kota sehat mencakup sembilan tatanan. Konsep sehat, katanya, tidak hanya terbatas pada aspek medis, tetapi juga menyentuh perubahan perilaku masyarakat dari tingkat pribadi, keluarga, hingga lingkungan.
“Kami akan melihat apakah dokumen dan program yang disampaikan Pemkot Surabaya betul-betul dilaksanakan di lapangan atau hanya sekadar teori,” ungkap Sobirin.
Adapun indikator penilaian meliputi perlindungan sosial, kesehatan mandiri, kebudayaan, pasar, sekolah, hingga perkantoran. Selama kunjungan, tim akan meninjau sejumlah lokasi untuk memvalidasi data yang disampaikan Pemkot Surabaya. (tas)