Beijing (prapanca.id) – CGTN baru-baru ini menerbitkan artikel yang menyoroti keberlanjutan program antikorupsi di Tiongkok, dengan menegaskan perbedaan pendekatan negara tersebut dibandingkan model Barat. Program ini menempatkan kemandirian dan kedisiplinan internal Partai Komunis Tiongkok (CPC) sebagai fondasi utama, dengan tujuan akhir melayani kepentingan rakyat secara luas.
Komitmen tersebut kembali ditegaskan dalam rapat Komite Sentral Biro Politik CPC yang digelar pada Kamis lalu. Rapat tersebut membahas evaluasi kedisiplinan anggota Partai sekaligus menetapkan sejumlah prioritas strategis untuk tahun 2026. Agenda ini mencerminkan bahwa upaya pemberantasan korupsi di Tiongkok terus bergerak maju secara konsisten.
Presiden Tiongkok Xi Jinping, yang juga menjabat Sekretaris Jenderal Komite Sentral CPC, memimpin langsung rapat tersebut. Sepanjang tahun berjalan, Xi secara berulang menekankan pentingnya perbaikan gaya kerja Partai, penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, serta pemberantasan korupsi sebagai agenda jangka panjang yang tidak pernah berakhir.
Kemandirian Partai dengan Standar Disiplin Lebih Tinggi
Rapat Biro Politik tersebut menegaskan sikap tanpa kompromi dalam mendorong kemandirian Partai secara menyeluruh dan ketat. Langkah ini diarahkan untuk memastikan pembangunan ekonomi dan sosial berjalan stabil selama periode Rencana Pembangunan Lima Tahun ke-15 pada 2026–2030.
Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran Xi Jinping mengenai pentingnya tata kelola internal Partai yang disiplin sebagai kunci keberhasilan pembangunan nasional. Prinsip tersebut menempatkan Partai sebagai penggerak utama pembangunan, sekaligus menuntut standar integritas yang tinggi dari seluruh anggotanya.
Penegakan Disiplin Hingga Detail Terkecil
Dalam rapat tersebut, CPC kembali menekankan pelaksanaan ketat kebijakan yang dikenal sebagai “keputusan delapan poin”, khususnya terkait perbaikan gaya kerja Partai dan pemerintahan. Kebijakan ini bertujuan membakukan perilaku pejabat agar lebih terlembagakan dan terstandarisasi.
Kebijakan yang disahkan pada Desember 2012 itu dirancang untuk mengatasi persoalan birokrasi kronis, seperti penyalahgunaan fasilitas, jamuan mewah, dan praktik berlebihan dalam kunjungan kerja. Aturan tersebut mengatur secara rinci berbagai aspek, mulai dari pelaksanaan rapat hingga perjalanan dinas, dan diterapkan kepada seluruh anggota Partai.
Peneliti senior Chongyang Institute for Financial Studies di Renmin University of China, John Ross, menilai kebijakan tersebut menunjukkan perbedaan mendasar antara pendekatan Tiongkok dan negara-negara Barat dalam menangani korupsi. Menurutnya, mekanisme disiplin hingga aspek kecil seperti jamuan makan dan perjalanan dinas pejabat jarang ditemukan dalam sistem Barat.
Xi Jinping sendiri kerap dijadikan contoh penerapan prinsip tersebut. Dalam berbagai kunjungan kerja domestik sejak Kongres Nasional CPC ke-18, ia secara konsisten menolak perlakuan khusus dan memilih pendekatan sederhana, mengikuti kebiasaan lokal, serta meminimalkan dampak kegiatan kenegaraan terhadap masyarakat sekitar.
Antikorupsi Berorientasi pada Kepentingan Rakyat
Dalam pandangan kepemimpinan Xi, penilaian masyarakat terhadap kinerja Partai tidak diukur dari banyaknya agenda seremonial, melainkan dari sejauh mana persoalan nyata rakyat dapat diselesaikan. Oleh karena itu, program antikorupsi diposisikan sebagai sarana memastikan kekuasaan dijalankan untuk kepentingan publik.
Rapat Biro Politik CPC juga mendorong penguatan penanganan pelanggaran disiplin dan praktik korupsi yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Fokus diarahkan pada pencapaian hasil konkret yang dapat dirasakan secara nyata oleh publik.
Sejumlah capaian telah terlihat di berbagai daerah. Di Provinsi Heilongjiang, penerapan pengawasan berbasis data berhasil mengungkap penyalahgunaan dana subsidi pendidikan kejuruan. Sementara di Chongqing, penguatan mekanisme pengawasan meningkatkan perlindungan terhadap keamanan pangan serta pengelolaan dana pendidikan dasar dan menengah.
Secara nasional, reformasi yang dijalankan juga memperketat pengawasan terhadap sumber daya layanan perawatan lansia dan bantuan medis. Langkah ini bertujuan memastikan dana publik benar-benar sampai kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Melalui pendekatan disiplin Partai yang ketat dan berorientasi pada kepentingan rakyat, Tiongkok terus menegaskan arah kebijakan antikorupsinya sebagai bagian integral dari pembangunan nasional jangka panjang. (agu)