Surabaya (prapanca.id) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperingati Hari Otonomi Daerah ke-30 Tahun 2026 dengan menegaskan kembali pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sebagai fondasi pembangunan yang berkelanjutan. Upacara peringatan digelar di halaman Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Senin (27/4), dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono.
Dalam kesempatan tersebut, Adhy Karyono membacakan amanat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang menyoroti urgensi sinkronisasi kebijakan lintas level pemerintahan. Ia menekankan bahwa keberhasilan otonomi daerah tidak hanya diukur dari kewenangan yang dimiliki, tetapi dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Menurut Adhy, otonomi daerah harus menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas layanan publik, mempercepat pembangunan, serta mengurangi kesenjangan antarwilayah. Ia juga menegaskan bahwa kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam memastikan efektivitas program pembangunan.
Transformasi Birokrasi dan Digitalisasi Layanan
Tema Hari Otonomi Daerah tahun ini, “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendorong kemandirian daerah sekaligus memperkuat integrasi pembangunan nasional. Dalam konteks ini, Adhy menilai reformasi birokrasi menjadi langkah penting yang harus terus didorong.
Ia menegaskan bahwa birokrasi modern tidak lagi sekadar berorientasi pada prosedur administratif, melainkan harus mampu menghasilkan output dan outcome yang nyata. Digitalisasi layanan publik serta inovasi pelayanan menjadi bagian penting dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintahan.
Fokus pada Layanan Dasar dan Pengurangan Ketimpangan
Lebih lanjut, Adhy Karyono menekankan bahwa pembangunan daerah harus diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Sektor seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, serta perlindungan sosial menjadi prioritas utama dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Ia juga menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan agar tidak terjadi kesenjangan signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Dalam hal ini, pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan potensi lokal sebagai sumber pertumbuhan ekonomi.
Kolaborasi Antarwilayah dan Kemandirian Fiskal
Selain sinergi vertikal antara pusat dan daerah, Adhy juga menggarisbawahi pentingnya kerja sama horizontal antar daerah. Kolaborasi ini dinilai krusial dalam menangani isu-isu strategis lintas wilayah, seperti pengelolaan lingkungan, pengendalian banjir, serta penguatan konektivitas ekonomi.
Di sisi lain, penguatan kemandirian fiskal daerah menjadi perhatian utama agar pemerintah daerah lebih adaptif dalam merespons kebutuhan pembangunan. Dengan kapasitas fiskal yang kuat, daerah diharapkan mampu mengelola program pembangunan secara lebih efektif dan berkelanjutan.
Efisiensi Anggaran dan Dampak Nyata
Dalam pelaksanaan pemerintahan, Adhy mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran. Setiap program yang dijalankan harus memiliki manfaat yang jelas dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 ini menjadi momentum refleksi bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang responsif dan adaptif. Dengan sinergi yang kuat serta komitmen terhadap pelayanan publik, otonomi daerah diharapkan mampu menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur dan Indonesia secara luas. (tas)