Surabaya (prapanca.id) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali menjadi rujukan daerah lain dalam pengelolaan keuangan daerah. Kali ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo melakukan kunjungan kerja untuk mempelajari pengelolaan anggaran dan optimalisasi pajak daerah di Kota Surabaya, Kamis (8/1/2026).
Rombongan yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Fenny Apridawati, diterima langsung oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, di Ruang Sidang Wali Kota Surabaya. Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Eri memaparkan berbagai kebijakan strategis Pemkot Surabaya yang berorientasi pada akurasi data, efisiensi anggaran, dan transparansi pendapatan daerah.
Wali Kota Eri menegaskan bahwa seluruh kebijakan pemerintah harus berlandaskan data yang valid dan terintegrasi, bukan asumsi. Menurutnya, ketepatan data menjadi fondasi utama agar kebijakan publik tepat sasaran.
“Pemerintah tidak boleh bekerja berdasarkan asumsi. Data adalah kunci. Kita harus tahu kondisi riil masyarakat, mulai dari jumlah rumah, kepala keluarga, hingga warga usia produktif yang belum bekerja,” tegasnya.
Pemkot Surabaya, lanjut Eri, mendorong penerapan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang disandingkan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) serta diverifikasi langsung ke lapangan untuk memastikan keakuratannya.
Dalam pengelolaan anggaran, Eri menekankan bahwa penyerapan anggaran bukan indikator keberhasilan. Fokus utama justru terletak pada output dan outcome yang dihasilkan bagi masyarakat.
“Inovasi juga kami lakukan dalam pengadaan barang dan jasa melalui kontrak payung dan lelang per item, sehingga lebih efisien, transparan, dan menutup celah permainan,” jelasnya.
Keberhasilan Pemkot Surabaya juga terlihat dari digitalisasi pajak daerah, khususnya sektor rumah makan dan hotel. Seluruh transaksi kini tercatat secara digital dan terhubung langsung dengan server Pemkot Surabaya secara real time.
“Potensi pajak yang sebelumnya sekitar Rp70 miliar, kini bisa mencapai Rp109 miliar. Ini bukan tapping box biasa, tetapi sistem digital penuh,” paparnya.
Sekda Kabupaten Sidoarjo, Fenny Apridawati, menyampaikan bahwa kunjungan tersebut merupakan arahan langsung dari Bupati Sidoarjo untuk mempelajari sistem pengelolaan keuangan Surabaya.
“Kami melihat efisiensi dan ketegasan sistem yang luar biasa di Surabaya. Ini menjadi referensi penting bagi kami dalam menyusun kebijakan 2026,” pungkas Fenny. (tas)