Surabaya (prapanca.id) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali mempertegas komitmennya dalam menjaga kawasan eks lokalisasi Dolly dan Moroseneng dari potensi munculnya kembali praktik prostitusi terselubung. Pengawasan diperketat setelah ditemukannya praktik asusila yang terjadi bukan pada area inti eks lokalisasi, melainkan di sejumlah rumah kos di sekitarnya.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa kawasan Dolly saat ini sudah bersih dan dipenuhi berbagai kegiatan perekonomian warga. “Dolly-nya clear, aman, karena di sana sudah ada tempat-tempat usaha yang berjalan, seperti sentra sepatu. Ini adanya di kos-kosan,” ujar Eri Cahyadi, Kamis (21/11/2025).
Menurutnya, sebagian besar pelaku prostitusi yang terjaring razia bukan warga Surabaya. Mereka akan dipulangkan setelah menjalani pembinaan di shelter milik Pemkot. Sementara itu, bagi warga ber-KTP Surabaya akan diberikan pembinaan agar tidak mengulangi tindakan serupa.
“Apabila terbukti sebagai warga Surabaya, akan dilakukan pembinaan. Kalau bukan orang Surabaya, maka akan kami koordinasikan dengan daerah asal,” jelas Eri.
Rancang Perda Rumah Kos untuk Cegah Praktik Negatif
Sebagai langkah pencegahan jangka panjang, Pemkot bersama DPRD Surabaya tengah merancang Peraturan Daerah (Perda) terkait rumah kos. Aturan ini akan memperketat izin operasional kos-kosan, terutama yang berada di kawasan permukiman.
Salah satu poin penting adalah larangan kos campur antara laki-laki dan perempuan di lokasi permukiman.
“Kalau di permukiman, kos-kosannya tidak boleh bercampur. Ini bisa ditiru anak-anak kecil. Kos laki-laki harus laki-laki, perempuan harus perempuan,” tegas Eri.
Ia juga mengajak masyarakat untuk aktif menjaga lingkungan dengan tidak menyewakan kamar kepada penyewa yang dicurigai serta segera melaporkan aktivitas mencurigakan.
“Kami meminta warga juga aktif menjaga kampungnya dan melaporkan ke petugas jika ada gelagat mencurigakan,” ujarnya.
Pemkot Evaluasi Sentra UMKM dan Wisata Edukasi Dolly
Selain pengawasan, Pemkot juga berupaya menghidupkan kembali sentra UMKM dan wisata edukasi di eks lokalisasi Dolly. Eri telah memerintahkan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan (Dinkopumdag) untuk mengevaluasi seluruh Sentra Wisata Kuliner (SWK) dan lokasi UMKM.
Jika ada kawasan yang sepi pengunjung, maka komoditas dagangan akan disesuaikan dengan kebutuhan pasar.
“Jika tempatnya sepi, maka jenis dagangan harus diubah dan disesuaikan,” kata Eri.
Program wisata edukasi Dolly juga akan digerakkan melalui kolaborasi dengan Karang Taruna dan komunitas pemuda setempat. Pemkot menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp5 juta pada tahun 2026 untuk mendukung program tersebut di setiap wilayah.
“Kita tidak ingin Pemkot yang menggerakkan, tetapi pemuda setempat agar mereka ikut memiliki dan menjaga,” pungkas Eri. (tas)