Surabaya (prapanca.id) – Pemerintah Kota Surabaya bersama Badan Pusat Statistik (BPS) mulai mengintensifkan sosialisasi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Program pendataan nasional tersebut ditujukan untuk memetakan kondisi ekonomi riil masyarakat, mulai dari usaha mikro hingga perusahaan berskala besar, termasuk sektor ekonomi digital yang terus berkembang.
Eri Cahyadi menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus ekonomi yang digelar setiap 10 tahun sekali tersebut. Menurutnya, data yang dihasilkan nantinya akan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran.
Ia menilai keberadaan data ekonomi yang akurat dan mutakhir sangat dibutuhkan untuk membaca potensi, tantangan, hingga arah perkembangan usaha di Kota Surabaya. Oleh sebab itu, partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dinilai menjadi faktor kunci keberhasilan sensus.
Wali Kota Eri juga mengajak warga untuk tidak ragu memberikan informasi kepada petugas sensus. Ia meminta masyarakat menyampaikan data sesuai kondisi sebenarnya agar hasil pendataan benar-benar merepresentasikan kondisi ekonomi di lapangan.
Menurutnya, hasil sensus akan membantu pemerintah dalam menentukan langkah strategis, mulai dari pengembangan UMKM, penyediaan lapangan kerja, hingga penguatan sektor ekonomi kreatif dan digital di Surabaya.
Sementara itu, Arrief Chandra Setiawan memastikan bahwa seluruh data yang dihimpun selama pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dijamin kerahasiaannya. Ia menegaskan bahwa data tersebut tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun penindakan administratif lainnya.
BPS, kata Arrief, hanya menggunakan data dalam bentuk agregat atau gabungan untuk kebutuhan statistik dan perencanaan pembangunan nasional maupun daerah. Karena itu, masyarakat diminta tidak takut ataupun khawatir saat didatangi petugas sensus.
Dalam pelaksanaannya, sensus akan mendata berbagai aspek usaha, mulai identitas pelaku usaha, Nomor Induk Berusaha (NIB), karakteristik usaha, jumlah tenaga kerja, hingga kondisi keuangan seperti pendapatan, pengeluaran, dan aset usaha.
Pendataan tidak hanya menyasar perusahaan formal, tetapi juga usaha rumahan, UMKM, sektor informal, hingga pelaku ekonomi kreatif yang selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi perkotaan.
Untuk menjangkau seluruh wilayah Surabaya, BPS Kota Surabaya menyiapkan sekitar 1.900 petugas sensus yang akan bertugas hingga Agustus 2026. Jumlah tersebut disiapkan untuk mendata sekitar 415 ribu unit usaha di Kota Pahlawan.
Menurut Arrief, keterlibatan masyarakat sangat menentukan kualitas data yang dihasilkan. Sebab, tanpa dukungan pelaku usaha, pemerintah akan kesulitan memperoleh gambaran ekonomi yang komprehensif dan akurat.
Ia menjelaskan bahwa perkembangan ekonomi saat ini semakin dinamis, terutama dengan tumbuhnya sektor digital dan usaha berbasis rumah tangga. Oleh karena itu, sensus ekonomi menjadi instrumen penting untuk menangkap perubahan pola usaha dan aktivitas ekonomi masyarakat secara lebih detail.
Sensus Ekonomi 2026 juga diharapkan mampu menjadi pijakan dalam menyusun strategi pembangunan ekonomi daerah yang adaptif terhadap tantangan global dan perubahan perilaku pasar.
Dengan dukungan Pemkot Surabaya dan partisipasi masyarakat, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 diharapkan dapat menghasilkan basis data ekonomi yang lebih kuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. (tas)