Surabaya (prapanca.id) – Pemerintah Kota Surabaya menggandeng Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (ABP-PTSI) Jawa Timur untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi keluarga miskin melalui skema beasiswa. Kolaborasi tersebut dibahas dalam audiensi antara Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan jajaran ABP-PTSI Jatim di rumah dinas wali kota, Sabtu (24/1/2026).
Audiensi dihadiri Ketua ABP-PTSI Jawa Timur Dr. Budi Endarto, SH., M.HUM, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya Herry Purwadi, Kepala Bidang Kepemudaan Erringgo Perkasa, serta perwakilan perguruan tinggi swasta di Surabaya.
Wali Kota Eri Cahyadi menyampaikan, kerja sama dengan perguruan tinggi swasta menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan indeks pembangunan manusia (IPM) Kota Surabaya. Menurutnya, pembangunan kota tidak hanya bergantung pada perguruan tinggi negeri, tetapi juga peran strategis PTS.
“Kalau semua kampus turun di masing-masing RW dan bersinergi, insyaallah persoalan-persoalan di Surabaya bisa diselesaikan bersama,” ujar Eri.
Dalam kolaborasi ini, Pemkot Surabaya berencana memberikan beasiswa bagi mahasiswa dari keluarga miskin, melakukan kerja sama program kuliah kerja nyata (KKN), serta memastikan keberlanjutan mahasiswa setelah lulus. Salah satu langkah konkret yang akan dilakukan adalah sinkronisasi data mahasiswa PTS yang masuk kategori keluarga miskin Desil 1 hingga Desil 5.
Melalui sinkronisasi tersebut, Pemkot Surabaya akan memberikan bantuan pembayaran uang kuliah tunggal (UKT), tidak hanya bagi mahasiswa baru, tetapi juga mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan namun terkendala biaya.
“Mahasiswa yang masuk Desil 1–5 dan selama ini tidak mampu membayar UKT akan kita bantu. Ini untuk menggerakkan program satu keluarga miskin satu sarjana dan memberi harapan bagi mereka,” jelas Eri.
Sementara itu, Ketua ABP-PTSI Jawa Timur Dr. Budi Endarto menilai langkah Pemkot Surabaya sebagai terobosan progresif. Ia menyebut, selama ini banyak mahasiswa perguruan tinggi swasta yang berasal dari keluarga miskin, namun belum terjangkau bantuan secara tepat sasaran.
“Ini bisa menjadi gerakan revolusioner. Selama ini bantuan sering tidak tepat sasaran, padahal keluarga miskin banyak berada di PTS,” ujarnya.
ABP-PTSI Jatim berharap, kerja sama ini dapat dikawal bersama agar target peningkatan kualitas pendidikan melalui program satu keluarga miskin satu sarjana benar-benar tercapai, dengan melibatkan aktif perguruan tinggi swasta. (tas)