Surabaya (prapanca.id) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, memimpin apel pagi sekaligus halal bihalal bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) dan jajaran BUMD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur usai libur Idulfitri 1447 Hijriah. Kegiatan yang berlangsung di halaman Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur ini menjadi momentum konsolidasi dan penguatan kinerja pascalibur panjang.
Dalam arahannya, Khofifah mengumumkan kebijakan baru berupa penerapan sistem kerja Work From Home (WFH) bagi ASN setiap hari Rabu, yang mulai diberlakukan pada awal April 2026. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya efisiensi energi, khususnya dalam menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
WFH untuk Efisiensi, Bukan Pelonggaran Kinerja
Khofifah menegaskan bahwa penerapan WFH tidak boleh diartikan sebagai pengurangan beban kerja. Sebaliknya, sistem ini menuntut kedisiplinan serta tanggung jawab yang lebih tinggi dari ASN dalam menjaga produktivitas.
Menurutnya, pelayanan publik harus tetap berjalan optimal tanpa gangguan, meskipun sebagian ASN bekerja dari rumah. Untuk itu, koordinasi antarperangkat daerah diharapkan semakin kuat agar tidak terjadi penurunan kualitas layanan.
Ia juga menjelaskan bahwa skema WFH dipilih dibandingkan Work From Anywhere (WFA) karena dinilai lebih efektif dalam menjaga fokus kerja serta memungkinkan pengawasan yang lebih optimal.
Pertimbangan Teknis dan Efisiensi Energi
Pemilihan hari Rabu sebagai jadwal WFH bukan tanpa alasan. Berdasarkan perhitungan, rata-rata ASN Pemprov Jawa Timur menempuh perjalanan pulang-pergi sekitar 28 kilometer setiap hari. Dengan kebijakan WFH satu hari dalam sepekan, potensi penghematan BBM dinilai cukup signifikan.
Selain itu, penetapan hari Rabu juga mempertimbangkan pola mobilitas ASN agar tidak memicu kecenderungan libur panjang yang berpotensi meningkatkan konsumsi energi, seperti yang biasanya terjadi menjelang akhir pekan.
Pengawasan Ketat dan Layanan Tetap Maksimal
Untuk memastikan implementasi berjalan sesuai target, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) akan melakukan pengawasan terhadap kehadiran dan kinerja ASN. Khofifah menekankan bahwa seluruh perangkat daerah harus menjamin layanan publik tetap berjalan 100 persen.
Ia juga meminta agar dalam waktu satu minggu setelah libur Lebaran, seluruh layanan publik sudah kembali normal tanpa adanya penumpukan pekerjaan (backlog).
Momentum Perkuat Semangat Pengabdian
Selain membahas kebijakan kerja, apel pagi tersebut juga dimanfaatkan sebagai ajang refleksi bagi ASN untuk meningkatkan kualitas kinerja. Khofifah mengingatkan pentingnya membawa nilai-nilai Ramadan seperti disiplin, kejujuran, dan keikhlasan ke dalam dunia kerja.
Menurutnya, hari pertama masuk kerja pascalibur menjadi indikator penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Halal Bihalal Pererat Soliditas ASN
Usai apel, kegiatan dilanjutkan dengan halal bihalal antara Gubernur, Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, serta jajaran ASN dan pimpinan BUMD. Momentum ini dimanfaatkan untuk saling bersalaman dan mempererat hubungan kerja di lingkungan Pemprov Jawa Timur.
Dengan kebijakan baru dan semangat pasca-Lebaran, Pemprov Jawa Timur berharap kinerja ASN semakin optimal sekaligus mampu menjawab tantangan efisiensi dan pelayanan publik ke depan. (tas)