Surabaya (prapanca.id) – Lonjakan harga plastik yang terjadi sepanjang April 2026 menjadi tantangan serius bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya di sektor makanan dan minuman. Kenaikan harga yang mencapai 30 hingga 80 persen ini dipicu oleh gejolak geopolitik di kawasan Teluk, terutama konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang berdampak pada pasokan minyak global.
Ketergantungan Indonesia terhadap bahan baku plastik impor yang mencapai sekitar 60 persen turut memperparah situasi. Kondisi ini berdampak langsung pada biaya produksi UMKM yang selama ini mengandalkan plastik sebagai bahan utama kemasan produk.
Pakar Ekonomi Koperasi dan UMKM dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Atik Purmiyati, menjelaskan bahwa sektor UMKM menjadi kelompok paling rentan terhadap fluktuasi harga bahan baku. Keterbatasan modal dan sumber daya manusia membuat pelaku usaha sulit beradaptasi secara cepat terhadap kenaikan biaya produksi.
Menurutnya, peningkatan harga plastik berpotensi menekan margin keuntungan, bahkan dapat mengganggu keberlangsungan usaha jika tidak diantisipasi dengan strategi yang tepat. Oleh karena itu, inovasi menjadi kunci utama bagi UMKM untuk tetap bertahan di tengah tekanan ekonomi global.
Atik mendorong pelaku usaha untuk mulai melakukan penyesuaian, seperti mengurangi volume produk tanpa menaikkan harga secara signifikan, serta memperluas pasar melalui diversifikasi produk. Selain itu, penggunaan kemasan alternatif berbasis bahan ramah lingkungan seperti pati jagung, tebu, singkong, hingga serat nanas dapat menjadi solusi jangka menengah.
Namun, adopsi kemasan ramah lingkungan di kalangan UMKM masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh minimnya edukasi serta persepsi biaya yang lebih tinggi dibandingkan plastik konvensional. Untuk itu, diperlukan upaya kolektif dalam meningkatkan literasi konsumen sekaligus mendorong perubahan perilaku belanja masyarakat.
Dalam perspektif ekonomi perilaku, perubahan preferensi konsumen dapat mendorong produsen untuk beradaptasi. Penggunaan tas belanja ulang pakai, sistem isi ulang, hingga kebiasaan membawa wadah sendiri dinilai mampu mengurangi ketergantungan terhadap plastik sekali pakai.
Di sisi lain, Atik juga menekankan pentingnya kolaborasi antar pelaku usaha. Pembelian bahan kemasan ramah lingkungan secara kolektif dinilai dapat menekan biaya produksi melalui skala ekonomi.
Selain strategi di tingkat pelaku usaha, peran pemerintah dinilai krusial dalam menjaga stabilitas harga. Intervensi melalui pengawasan distribusi bahan baku, pengendalian spekulasi harga, serta pemberian insentif bagi industri hulu plastik menjadi langkah yang perlu diperkuat.
Data menunjukkan bahwa UMKM berkontribusi sekitar 60–61 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap hingga 97 persen tenaga kerja di Indonesia. Dengan kontribusi sebesar itu, keberlangsungan UMKM menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Melalui sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, inovasi diharapkan mampu menjadi solusi dalam menghadapi tekanan global sekaligus memperkuat daya tahan UMKM di masa depan. (tas)