Surabaya (prapanca.id) – Pemerintah Kota Surabaya memperkuat daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui kolaborasi internasional dengan Koso Nippon. Kerja sama tersebut diwujudkan dalam Program Review Pendampingan Pengembangan Usaha Mikro yang digelar di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surabaya, Jumat (13/2/2026).
Kepala Bappeda Surabaya, Irvan Wahyudrajad, menyatakan pendekatan review berbasis partisipasi masyarakat menjadi praktik strategis dalam memastikan program UMKM tepat sasaran. “Evaluasi yang terbuka dan konstruktif akan memperkuat efektivitas kebijakan,” ujarnya.
Setiap tahun, Surabaya bersama Koso Nippon melakukan evaluasi program prioritas. Setelah program permakanan dan lansia, pada 2026 fokus diarahkan pada pendampingan UMKM yang dinilai sebagai tulang punggung ekonomi daerah sekaligus sektor paling resilien menghadapi tekanan global.
Saat ini terdapat 13.329 UMKM yang didampingi Pemkot melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya. Targetnya, seluruh pelaku usaha memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) serta memperoleh pendampingan legalitas produk seperti sertifikat halal, pendaftaran merek, hingga izin edar.
Digitalisasi juga menjadi perhatian utama. Melalui aplikasi e-PEKEN, omzet transaksi sejak Oktober 2021 hingga Januari 2026 menembus Rp223,2 miliar dan memberdayakan 4.852 pelaku usaha.
Sepanjang 2025, sebanyak 4.409 UMKM difasilitasi sertifikat halal dan 1.141 di antaranya memperoleh sertifikat merek. Seluruh layanan diberikan tanpa biaya.
Program Manager Koso Nippon, Taki Kitada, menyebut Surabaya sebagai kota benchmark. “Banyak praktik baik yang dapat menjadi referensi kebijakan, bahkan bagi Jepang,” katanya.
Ke depan, Surabaya menargetkan 500 UMKM difasilitasi legalitas usaha pada 2026, sekaligus memperluas akses kemitraan dan pemasaran nasional hingga internasional. (tas)