Surabaya (prapanca.id) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyalurkan bantuan sosial dan tali asih pilar sosial senilai Rp7.050.325.000 kepada masyarakat di Pendopo Kabupaten Malang, Minggu (22/2). Penyaluran tersebut menjadi bagian dari penguatan perlindungan sosial sekaligus pemberdayaan ekonomi menuju Jawa Timur sejahtera.
Bantuan ini merupakan implementasi Nawa Bhakti Satya, khususnya Bhakti Kesatu “Jatim Sejahtera”, yang menekankan kesejahteraan inklusif dan berkeadilan. Dalam sambutannya, Khofifah menegaskan bahwa kebijakan sosial tidak berhenti pada pemberian bantuan jangka pendek, melainkan harus membangun kemandirian masyarakat secara berkelanjutan.
“Intervensi tidak boleh berhenti pada bantuan sesaat. Harus ada kesinambungan antara perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi,” ujarnya.
Dari total anggaran, sebesar Rp5.765.825.000 dialokasikan melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Komponen terbesar adalah Program Keluarga Harapan (PKH) Plus senilai Rp4.166.000.000 bagi 2.083 keluarga penerima manfaat (KPM), masing-masing menerima Rp2 juta per tahun untuk memperkuat daya tahan ekonomi keluarga prasejahtera.
Selain itu, Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) sebesar Rp486.000.000 disalurkan kepada 135 penerima manfaat. Program ini menjadi bentuk afirmasi agar kelompok disabilitas memperoleh akses kesejahteraan yang lebih luas.
Penguatan ekonomi produktif diwujudkan melalui program KIP Jawara, meliputi KIP Putri Jawara, KIP PPKS Jawara, dan KIP KPM Jawara dengan total ratusan juta rupiah bagi ratusan penerima. Program tersebut dirancang untuk mendorong lahirnya wirausaha baru melalui bantuan modal dan pendampingan berkelanjutan.
Perhatian juga diberikan kepada pilar sosial seperti SDM PKH Plus, Pendamping Disabilitas, TKSK, dan TAGANA melalui tali asih sebesar Rp478.200.000 bagi 222 penerima. Sementara itu, zakat produktif dari BUMD Jawa Timur sebesar Rp25.000.000 disalurkan kepada 50 penerima sebagai stimulan usaha mikro.
Di sektor desa, alokasi Rp1.259.500.000 disalurkan melalui program BUMDesa, Desa Berdaya, dan Jatim Puspa. Khofifah menegaskan desa merupakan fondasi ketahanan sosial dan ekonomi daerah, termasuk di Kabupaten Malang yang dinilai memiliki potensi pertumbuhan signifikan.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyoroti tantangan penghapusan kepesertaan PBI yang mencapai 1.480.380 orang per Januari 2026 di Jawa Timur. Ia meminta pilar sosial aktif melakukan verifikasi dan validasi data agar masyarakat yang berhak tetap memperoleh perlindungan.
Momentum Ramadan turut dimanfaatkan dengan pembagian kurma takjil kepada keluarga penerima manfaat. Khofifah mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat empati sosial dan memastikan APBD hadir sebagai instrumen keadilan sosial.
Bupati Malang Sanusi menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemprov Jatim dalam memperkuat jaring pengaman sosial dan mendorong produktivitas masyarakat di wilayahnya. (tas)