Jakarta (prapanca.id) – AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Ketua DPD RI, menyatakan siap mendukung visi Presiden terpilih, Prabowo Subianto, dalam memperkuat nilai-nilai Pancasila.
Menurut LaNyalla, kemenangan Prabowo dalam Pilpres 2024 sebagian besar didorong oleh visi misinya yang mengedepankan kembalinya Pancasila sebagai landasan hukum utama negara.
Hal ini berarti bahwa Konstitusi Indonesia harus mengacu pada rumusan awal Undang-Undang Dasar 1945 sebelum mengalami amendemen pada tahun 1999 hingga 2002.
Pernyataan tersebut disampaikan saat LaNyalla menerima audiensi dari Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Persatuan Nasional 08 (DPP GPN 08) di kediamannya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Umum DPP GPN 08, Safrin S, Asep Khomarandani (Wakil Ketua Umum), Kyai Matsani AR (Ketua Dewan Pembina), Sutomo (Ketua Bidang Hukum), serta Prof. Dr. Ardhariksa Z, Prof. Dr. Akbar Yahya Yogerasi, Dr. Enjang Pera Irawan, dan Jus Sunardi (keempatnya Dewan Pakar GPN 08). LaNyalla didampingi oleh Senator dari Lampung, Bustami Zainuddin, dan Sekjen DPD RI, Rahman Hadi.
LaNyalla menyatakan bahwa Prabowo telah menegaskan komitmennya untuk mengembalikan UUD 1945 ke naskah aslinya, sesuai dengan platform perjuangan Gerindra. Dia menekankan bahwa langkah ini merupakan wujud dari sikap dan komitmen Prabowo terhadap kebangsaan dan patriotisme tinggi dalam upaya memperbaiki kondisi bangsa.
Selain itu, LaNyalla menegaskan bahwa upaya untuk mengembalikan UUD 1945 ke naskah aslinya, kemudian dilakukan amendemen dengan adendum, telah didukung oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk DPD RI.
Dia menyatakan rasa syukurnya karena semakin banyak orang yang mulai menyadari pentingnya gagasan tersebut, termasuk Amien Rais, Ketua MPR RI periode 1999-2004.
Ketua Umum DPP GPN 08, Safrin S, menyatakan bahwa GPN 08 merupakan kelompok relawan yang mendukung pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.
Menurutnya, Prabowo, sebagai pemimpin yang akan melanjutkan program pembangunan yang berhasil dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), perlu dikawal agar program-programnya berhasil.
“Untuk memastikan kesuksesan program-program Pak Prabowo, tentu saja diperlukan kolaborasi dengan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami melakukan pertemuan ini untuk berkoordinasi dengan DPD RI dan menyelaraskan program-program,” kata Safrin.
Prof. Dr. Ardhariksa Z, Dewan Pakar GPN 08, menjelaskan bahwa salah satu fokus program GPN 08 adalah pengembangan sumber daya manusia (SDM). Dia menekankan bahwa meskipun Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun hal itu tidak akan berhasil tanpa adanya SDM yang berkualitas.
“Kami sangat memperhatikan visi-misi Prabowo-Gibran terkait pengembangan SDM. Kami siap membantu pemerintah dalam upaya memajukan SDM Indonesia,” ucapnya.
Bustami Zainudin, Anggota DPD RI dapil Lampung, menyatakan bahwa DPD RI siap untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan GPN 08. Dia berharap agar GPN 08 dapat bersinergi dengan anggota DPD RI di 38 provinsi di Indonesia.
“Kami membuka pintu untuk kolaborasi. DPD RI memiliki kantor di setiap provinsi, dengan empat senator di setiap provinsi. Kolaborasi dengan GPN dapat membantu dalam menyelaraskan program-program untuk kemajuan SDM di daerah, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih merata dan adil di seluruh Indonesia,” ujarnya. (agu)