Jakarta (prapanca.id) – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) atau BKKBN memprioritaskan penanganan 1,4 juta keluarga yang berisiko stunting, terutama yang berada di desil 1—kelompok rumah tangga miskin yang berada dalam 10 persen terbawah dalam hal kesejahteraan secara nasional.
Langkah ini dilakukan dalam upaya menurunkan angka stunting di Indonesia, yang menjadi salah satu tantangan besar dalam pembangunan sumber daya manusia.
Dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Selasa (2/7/2025), Kepala BKKBN Wihaji menjelaskan bahwa berdasarkan sistem informasi keluarga, terdapat sekitar 8,6 juta keluarga berisiko stunting, dengan 1,4 juta di antaranya berasal dari desil 1 yang sangat miskin.
“Dari 42 juta pasangan usia subur, ada 8,6 juta keluarga berisiko stunting di desil 1. Penanganan terhadap 1,4 juta keluarga ini menjadi prioritas kami,” ungkap Wihaji.
Peran Tokoh Agama dan Adat dalam Penurunan Stunting
Wihaji juga menekankan bahwa penurunan angka stunting memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak, terutama tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Sebagian besar masyarakat di daerah masih lebih mempercayai dan mengikuti arahan dari para tokoh ini.
“Kami akan melibatkan tokoh agama dan tokoh adat untuk edukasi tentang pencegahan stunting. Mereka memiliki pengaruh besar dalam membentuk perilaku masyarakat dalam mencegah stunting,” ujar Wihaji.
Selain itu, ia menyebutkan bahwa program penanganan stunting tidak hanya berfokus pada aspek nutrisi, tetapi juga akses terhadap air bersih, jamban sehat, serta rumah layak huni. Semua faktor ini berkontribusi terhadap peningkatan risiko stunting, yang sebagian besar disebabkan oleh masalah non-nutrisi.
“Dari 8,6 juta keluarga berisiko stunting, 3,7 juta di antaranya tidak memiliki jamban layak, 1,9 juta keluarga tidak memiliki air minum utama yang layak, dan 4,3 juta keluarga memiliki pasangan usia subur dengan kondisi reproduksi yang berisiko tinggi,” jelas Wihaji.
Langkah Pemerintah Tanggulangi Stunting
Pemerintah, menurut Wihaji, akan fokus pada upaya hulu untuk mengurangi risiko stunting, yakni dengan memperbaiki kondisi keluarga yang berisiko tinggi melalui berbagai intervensi seperti memperbaiki akses terhadap jamban sehat dan air bersih, serta mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya keluarga berencana dan penggunaan kontrasepsi modern.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan pentingnya peningkatan gizi pada ibu hamil sebagai upaya untuk menurunkan prevalensi stunting. Saat ini, pemerintah fokus pada dua intervensi yang belum mencapai target ideal, yaitu pemberian tablet tambah darah dan tambahan asupan gizi bagi ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis.
“Dari target 65 persen konsumsi tablet tambah darah selama kehamilan, baru tercapai 15,5 persen. Sementara tambahan asupan gizi pada ibu hamil yang kekurangan energi kronis baru tercapai 40,7 persen dari target 84 persen,” ujar Budi.
Kemendukbangga dan Kemenkes berkomitmen untuk meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk Badan Gizi Nasional (BGN), untuk mempercepat pencapaian target-target intervensi gizi bagi ibu hamil dan anak-anak di Indonesia.
Penanganan stunting memerlukan kolaborasi lintas sektor, mulai dari edukasi kepada masyarakat hingga perbaikan kondisi lingkungan hidup dan akses kesehatan. Dengan upaya yang terintegrasi dan berkelanjutan, diharapkan angka stunting di Indonesia dapat diturunkan secara signifikan dalam beberapa tahun mendatang. (agu)