Surabaya (prapanca.id) – Provinsi Jawa Timur meraih penghargaan One Map Policy Better Governance Tahun 2024 atas keberhasilan dalam penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang. Penghargaan ini diserahkan oleh Menko Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, kepada Pj. Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, yang diwakili oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jatim, I Nyoman Gunadi, pada acara One Map Policy Summit 2024 di Hotel St. Regis Jakarta, Kamis (11/7/2024).
Prestasi ini menunjukkan tren penurunan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang di Jawa Timur dari 47,4% pada 2021 menjadi 44,1% pada 2022. Selain Jatim, apresiasi serupa diberikan kepada Pemprov Kalteng dan Pemkab Kotawaringin Timur.
Pj. Gubernur Adhy Karyono menyampaikan terima kasih atas penghargaan ini. “Kebijakan Satu Peta ini menciptakan kepastian investasi di Jatim, membantu menyelesaikan tumpang tindih pemanfaatan ruang, dan mendukung proyek strategis nasional,” tegasnya.
Kebijakan Satu Peta mencakup kompilasi dan integrasi data oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), sinkronisasi oleh Kementerian Perekonomian, serta berbagai data dan informasi geospasial. Portal Kebijakan Satu Peta (KSP) dikembangkan oleh BIG dan didukung oleh Kemenko Perekonomian untuk berbagi data Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang digunakan dalam perencanaan pembangunan nasional berbasis spasial.
Adhy menambahkan bahwa data KSP banyak digunakan dalam Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur yang telah disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023. Data ini juga dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan OPD di Jatim, termasuk pemutakhiran data spasial kehutanan dan perhitungan baseline emisi gas rumah kaca.
Pada kesempatan yang sama, Pj. Bupati Pasuruan Andriyanto mengungkapkan bahwa Kabupaten Pasuruan juga mendapatkan apresiasi serupa. “Apresiasi ini memberikan keyakinan bahwa investasi di Jatim, khususnya Kabupaten Pasuruan, aman dan nyaman,” ungkapnya.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, I Nyoman Gunadi, menjelaskan bahwa penurunan ketidaksesuaian izin, konsesi, hak atas tanah, dan hak pengelolaan di Jatim mencapai 1,4% dari luas wilayah pada tahun 2023.
One Map Policy Summit 2024 juga dihadiri oleh beberapa menteri, termasuk Menko Ekonomi Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono. (agu)