Surabaya (prapanca.id) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memperketat standar higiene dan sanitasi dalam pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang kini telah menjangkau 207.355 penerima manfaat. Penguatan tata kelola tersebut dibahas dalam rapat koordinasi monitoring dan evaluasi antara Satuan Tugas (Satgas) Pelaksana MBG dan Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Surabaya di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kota Surabaya, Jumat (20/2/2026).
Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Surabaya memenuhi standar operasional, terutama terkait keamanan pangan dan higiene sanitasi. Berdasarkan data pemutakhiran per 18 Februari 2026, terdapat 87 SPPG di Kota Pahlawan. Dari jumlah tersebut, 67 SPPG telah beroperasi aktif, sementara sisanya masih dalam tahap persiapan administrasi dan teknis.
Ketua Satgas Pelaksana MBG Surabaya yang juga Sekretaris Daerah Kota Surabaya, Lilik Arijanto, menegaskan bahwa pengawasan ketat menjadi keniscayaan mengingat skala penerima manfaat yang sangat besar.
“Program MBG di Kota Surabaya saat ini telah menjangkau 207.355 penerima manfaat. Karena itu, kami memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai standar, terutama dalam aspek keamanan pangan dan higiene sanitasi,” ujar Lilik.
Dari total SPPG yang ada, sebanyak 36 unit telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sertifikat tersebut menjadi indikator penting bahwa proses pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi makanan telah memenuhi ketentuan kesehatan lingkungan. Pemkot Surabaya pun mendorong SPPG lainnya segera melengkapi sertifikasi sebagai bentuk komitmen terhadap mutu layanan.
Sebagai tindak lanjut, Pemkot telah menerbitkan surat imbauan kepada yayasan dan mitra pengelola SPPG yang belum memiliki SLHS agar segera mengurus perizinan dan sertifikasi yang dipersyaratkan. Upaya ini diharapkan dapat mempercepat pemenuhan standar sekaligus meminimalkan potensi risiko keamanan pangan.
Selain aspek sertifikasi, penguatan koordinasi juga mencakup kesiapan tenaga kerja, pengawasan bahan baku, serta pemetaan sasaran penerima manfaat agar program berjalan tepat guna. Sinergi lintas sektor dinilai krusial untuk menjaga konsistensi kualitas layanan di seluruh titik distribusi.
Pemkot Surabaya menegaskan bahwa monitoring dan evaluasi akan dilakukan secara berkala sebagai bagian dari perbaikan berkelanjutan. Dengan tata kelola yang semakin tertib dan terstandar, Program MBG diharapkan mampu memberikan manfaat optimal sekaligus menjamin keamanan konsumsi bagi ratusan ribu warga penerima di Surabaya. (tas)