Surabaya (prapanca.id) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memenuhi undangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam pertemuan bersama pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Usai mengikuti pengarahan Presiden Prabowo, Khofifah menyampaikan optimismenya bahwa forum tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat harmoni lintas organisasi kemasyarakatan dalam rangka mewujudkan Indonesia yang damai dan bersatu.
Khofifah yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pembina PP Muslimat NU menilai, kehadiran para tokoh ormas Islam memiliki peran strategis dalam menjaga harmonisasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
“Pertemuan ini sangat positif. Bapak Presiden Prabowo meluangkan waktu untuk bersilaturahmi dan berdialog dengan lintas ormas Islam, tokoh pesantren, serta tokoh-tokoh keagamaan,” ujar Khofifah.
Menurutnya, intensitas silaturahmi antara pemerintah dan ormas keagamaan perlu terus ditingkatkan. Hal tersebut menjadi modal sosial penting dalam memperkokoh persatuan nasional.
“Silaturahmi bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Terlebih saat ini bersama Presiden Republik Indonesia,” tambahnya.
Khofifah menegaskan, selama ini ormas-ormas Islam telah berkontribusi nyata terhadap berbagai program strategis nasional, di antaranya dukungan terhadap pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) serta penguatan program Sekolah Rakyat (SR) melalui peran wali asuh dan wali asrama, khususnya di Jawa Timur.
Selain itu, sinergi antara pemerintah dan ormas Islam juga terjalin dalam upaya penguatan ketahanan pangan nasional.
Ia meyakini, pertemuan di Istana Negara tersebut akan menghasilkan langkah-langkah konkret yang dapat dirumuskan dalam rencana aksi bersama demi kepentingan bangsa dan masyarakat luas.
“Insya Allah pertemuan ini menjadi awal yang produktif dan berdampak nyata bagi bangsa dan negara,” pungkas Khofifah.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Menteri Agama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Menteri Sosial, Menteri ATR/BPN, Ketua MUI, jajaran PBNU, PP Muhammadiyah, serta para pimpinan pondok pesantren. (tas)