Surabaya (prapanca.id) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong percepatan penyelesaian masalah pertanahan, termasuk sertifikasi tanah wakaf dan aset pemerintah. Hal ini dibahas dalam pertemuannya dengan Kepala Kantor Perwakilan BPN Provinsi Jatim, Asep Heri, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (5/11).
Pertemuan tersebut berfokus pada komitmen strategis untuk mempercepat Program Strategis Nasional (PSN) di Jawa Timur, khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian sertifikasi tanah wakaf milik organisasi keagamaan dan tempat ibadah.
Gubernur Khofifah juga meminta jajarannya untuk segera menginventarisir berbagai aset pemerintah yang belum memiliki legalitas. Ia memerintahkan Sekretaris Daerah untuk mendata aset sekolah SMA/SMK di bawah Pemprov Jatim serta kantor-kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang masih dalam proses pendataan atau belum bersertifikat.
“Saya minta kepada Pak Sekda untuk menginventarisir aset sekolah SMA/SMK di bawah naungan Pemprov Jatim beserta kantor kantor UPT yang masih dalam proses pendataan maupun proses bersertifikat,” terang Khofifah.
Menurutnya, legalitas tanah merupakan hal penting yang menjadi bagian dari nilai sejarah perjalanan hidup masyarakat. Oleh karena itu, ia mendukung penuh kebijakan BPN, mulai dari Sertifikat Wakaf, Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), hingga Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (Gemapatas).
“Gemapatas ini untuk meminimalisir sengketa batas dan mempercepat proses pengukuran. Semoga dalam minggu ini kita akan luncurkan Gemapatas bersama Kanwil BPN Jatim,” ujarnya.
Gubernur menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh penyelesaian program nasional di Jatim. “Kami sepakat bersama Kanwil BPN untuk memberikan prioritas dalam penuntasan sertifikasi, baik untuk tanah wakaf maupun seluruh aset milik pemerintah daerah,” sebutnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Jatim Asep Heri menyatakan bahwa kunjungannya kali ini untuk melaporkan progres pelaksanaan sertifikasi wakaf. Ia mengungkapkan capaian positif dari program tersebut.
“Dari target kurang lebih 80.000 sertifikat wakaf di Jawa Timur, saat ini sudah selesai 100%,” ungkap Asep.
Asep menambahkan bahwa dukungan Pemprov Jatim sangat vital dalam menyelesaikan target besar BPN untuk mewujudkan Kota/Kabupaten Lengkap. Ia menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin.
“Kami berterima kasih atas dukungan dari Ibu Gubernur dan jajaran Pemprov Jatim. Dengan sinergi ini, kami optimis dapat mempercepat sertifikasi untuk sisa bidang tanah yang ada, sehingga seluruh masyarakat Jatim dan Pemda memiliki kepastian hukum atas aset mereka,” tutupnya. (dik)