Surabaya (prapanca.id) – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Timur bersama Dinas Sosial (Dinsos) Jatim menjalin sinergi publikasi program Pemerintah Provinsi dalam rangka penanganan dan penyelesaian masalah kesejahteraan sosial.
Kegiatan ini dikemas dalam forum “Teras Informasi – Ketemu Rasan-Rasan Informasi” yang digelar di Kantor Diskominfo Jatim pada Selasa, 24 Juni 2025, dengan melibatkan awak media sebagai mitra strategis penyebaran informasi ke masyarakat.
Kepala Diskominfo Jatim, Sherlita Ratnda Dewi Agustin, mengungkapkan bahwa forum ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta partisipasi publik terhadap berbagai program unggulan Pemprov Jatim, terutama di bidang sosial.
“Melalui forum ini, informasi dari kepala OPD dapat tersampaikan secara luas, jelas, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.
Dinsos Jatim Paparkan Program Unggulan Sosial
Kepala Dinas Sosial Jatim, Retu Novi Widiani, memaparkan berbagai program strategis yang tengah dijalankan, seperti:
- PKH Plus (Program Keluarga Harapan Perlindungan Lanjut Usia)
- ASDP (Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas)
- Bansos Kemiskinan Ekstrem dan BLT Buruh Pabrik Rokok
- Alat Bantu Penyandang Disabilitas
- KIP (Kewirausahaan Inklusif dan Produktif)
- Bansos Permakanan di Lembaga
- Penanganan TPPO, korban kekerasan, dan pembebasan pasung
- Program tanggap bencana sosial
Novi juga menyoroti pentingnya kolaborasi publikasi program sosial agar manfaatnya lebih cepat dirasakan oleh masyarakat, terutama yang tergolong rentan dan marginal.
19 Sekolah Rakyat Siap Diresmikan Presiden
Dinsos Jatim juga tengah menyiapkan peresmian 19 lokasi Sekolah Rakyat (SR) yang dijadwalkan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 14 Juli 2025. Sekolah ini menyasar keluarga kurang mampu yang telah terverifikasi dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Sebanyak 1.225 calon siswa diterima tanpa seleksi akademik, hanya seleksi administratif dan kesehatan. Jika calon siswa sakit, akan diobati terlebih dahulu,” jelas Novi.
Para siswa akan menempuh pendidikan pada jenjang SD, SMP, hingga SMA, dengan total 1 SD, 12 SMP, dan 12 SMA—beberapa sekolah menggabungkan lebih dari satu jenjang dalam satu lokasi.
Jika ada calon siswa di luar desil 1 dan 2 namun tergolong tidak mampu, akan dilakukan survei langsung dan verifikasi lewat SKTM dari desa.
Novi optimistis jumlah Sekolah Rakyat akan terus bertambah di masa mendatang, melihat tingginya kebutuhan pendidikan inklusif dan gratis bagi masyarakat miskin. (agu)
,