Surabaya (prapanca.id) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menghadapi tantangan serius pada 2026 setelah dana transfer dari pemerintah pusat dipastikan berkurang sebesar Rp730 miliar. Untuk mengantisipasi hal tersebut,
Pemkot menyiapkan berbagai inovasi, termasuk skema pembiayaan jangka panjang, efisiensi anggaran, serta optimalisasi aset daerah.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa langkah inovatif harus ditempuh agar pembangunan tetap berjalan. “Tahun 2026 itu berkurang Rp730 miliar, karena itu pemerintah kota harus melakukan inovasi. Skema pembiayaan yang kita lakukan sebenarnya adalah bentuk inovasi untuk menutup kekurangan itu,” ujarnya, Selasa (30/9/2025).
Skema Pembiayaan Jangka Panjang
Menurut Eri, pengerjaan proyek pembangunan lebih awal justru bisa menekan biaya dibanding dikerjakan bertahap hingga 2029. Ia mencontohkan perbandingan biaya pembangunan jalan yang jika dikerjakan sejak 2026 bisa lebih hemat hingga Rp50 miliar.
Selain itu, percepatan pembangunan infrastruktur juga diproyeksikan mampu meningkatkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Beberapa kawasan seperti Wiyung, Gunung Sari, dan Banyu Urip diperkirakan akan mengalami kenaikan nilai NJOP, yang pada 2028 berpotensi menambah pendapatan daerah sekitar Rp500 miliar.
Optimalisasi Aset dan Pajak Daerah
Pemkot Surabaya juga akan mengoptimalkan aset daerah melalui skema penyewaan. “Aset kita bagi, ada yang untuk kepentingan masyarakat, ada pula yang bisa disewakan agar menjadi pemasukan. Rp730 miliar bukan angka kecil,” tegas Eri.
Namun, Eri mengakui bahwa penerimaan opsen pajak belum signifikan meski persentasenya naik. “Meskipun diberi 66 persen, kenyataannya tidak jauh dari 30 persen. Setelah dihitung, hanya sekitar 35 persen karena ada aturan pemerataan. Tahun ini kenaikannya hanya Rp200 miliar,” jelasnya.
Dengan kalkulasi tersebut, Pemkot memperkirakan pendapatan tahun 2026 akan berkurang hingga Rp1 triliun.
Program Pendidikan Tetap Prioritas
Meski menghadapi pengurangan anggaran, Wali Kota memastikan program prioritas di bidang pendidikan tidak akan terpengaruh. Beasiswa Pemuda Tangguh bagi keluarga miskin dan pra-miskin tetap dilanjutkan.
“Satu rumah, satu anak kita kuliahkan sampai lulus. Untuk SMA, kita beri bantuan Rp3,5 juta setahun. Harapannya anak-anak Surabaya bisa melanjutkan pendidikan tanpa terkendala biaya,” tegasnya.
Eri juga menjelaskan, koordinasi dengan provinsi akan dilakukan agar sekolah swasta yang menerima siswa Surabaya tidak lagi membebankan biaya tambahan seperti uang gedung. Bantuan dari BOPDA dan BOSNAS akan dipadukan dengan dukungan Pemkot.
Pemkot Surabaya menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi penghalang bagi pelayanan dasar masyarakat. Inovasi pembiayaan, efisiensi proyek, serta optimalisasi aset akan menjadi kunci menjaga keberlangsungan pembangunan dan layanan publik di Kota Pahlawan. (anz)