Tokyo (prapanca.id) – Sejumlah akademisi dan pejabat dari Jepang, Jerman, dan Rusia menyerukan kepada pemerintah serta masyarakat Jepang untuk menghadapi kebenaran sejarah terkait agresi militer masa lalu, khususnya Tragedi Nanjing. Seruan ini dinilai penting guna mencegah terulangnya kesalahan serupa di masa depan, terlebih pada momentum 80 tahun berakhirnya Perang Dunia II.
Seruan tersebut mengemuka dalam sebuah sesi kajian sejarah yang digelar kelompok masyarakat sipil di Prefektur Saitama, Jepang. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada publik Jepang mengenai fakta sejarah Tragedi Nanjing. Para peserta menekankan pentingnya mengingat dan mengakui masa lalu sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan sejarah.
Akademisi Jepang Yoichi Jomaru, mantan jurnalis Asahi Shimbun, menilai bahwa peninjauan sistematis terhadap laporan surat kabar Jepang pada sekitar 1937 menunjukkan adanya upaya penutupan fakta terkait pembantaian dan kekejaman tentara Jepang selama invasi ke China. Menurut Jomaru, pengakuan atas sejarah kelam tersebut merupakan prasyarat bagi Jepang untuk membangun pemahaman dan kepercayaan yang tulus dengan negara-negara Asia.
Jomaru juga menyoroti bahwa salah satu kegagalan besar Jepang pascaperang adalah belum terbangunnya konsensus nasional yang kuat mengenai karakter agresif perang yang pernah dijalankan. Kondisi tersebut dinilai berdampak pada lemahnya pemahaman sejarah di tingkat masyarakat.
Pandangan serupa disampaikan Yasuharu Nogawa, profesor Universitas Kanazawa, saat menghadiri peringatan nasional ke-12 di Memorial Hall of the Victims in Nanjing Massacre by Japanese Invaders, di Nanjing, Provinsi Jiangsu, China. Nogawa menekankan bahwa sejarah Jepang tidak hanya memuat penderitaan akibat serangan udara dan bom atom, tetapi juga peran Jepang sebagai pelaku agresi terhadap China dan negara-negara Asia lainnya. Sejarah tersebut dinilai wajib dipelajari secara utuh.
Dari Jerman, Thomas Rabe, cucu John Rabe yang dikenal mendirikan zona aman dan menyelamatkan banyak warga sipil saat Tragedi Nanjing, menyampaikan perhatian terhadap belum adanya permintaan maaf resmi yang secara khusus ditujukan kepada China atas peristiwa tersebut. Ia juga mengingatkan bahwa banyak lembaga akademik dan sejarawan internasional telah mengklasifikasikan Tragedi Nanjing sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Untuk meneruskan warisan kemanusiaan kakeknya, Thomas Rabe mendirikan enam John Rabe Communication Centers di berbagai negara guna membantu masyarakat yang membutuhkan.
Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, dalam konferensi pers rutin menyatakan bahwa Tragedi Nanjing telah menjadi simbol ketidakmanusiawian dan kebrutalan militerisme Jepang. Ia menegaskan bahwa kebenaran sejarah peristiwa tersebut telah ditetapkan secara hukum melalui putusan International Military Tribunal for the Far East dan Nanjing War Crimes Tribunal pada 1947. Putusan tersebut, bersama dengan keputusan Pengadilan Nuremberg, disebut sebagai fondasi kokoh tatanan dunia pascaperang dan hukum internasional modern.
Seruan dari berbagai negara ini menegaskan pentingnya pengakuan sejarah sebagai bagian dari upaya membangun perdamaian berkelanjutan dan mencegah terulangnya tragedi kemanusiaan di masa depan. (anz)