Surabaya (prapanca.id) — Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi di Indonesia mulai menunjukkan dampak lanjutan terhadap stabilitas ekonomi domestik. Penyesuaian harga untuk jenis Pertamina Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex pada April 2026 menjadi respons atas tekanan global, termasuk gangguan distribusi energi akibat konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Prof. Wasiaturrahma atau yang dikenal sebagai Prof. Rahma Gafmi, menilai bahwa kebijakan tersebut memiliki implikasi langsung terhadap inflasi, meskipun dalam skala awal masih relatif terkendali. Ia memperkirakan kontribusi kenaikan BBM non-subsidi terhadap inflasi nasional berada di kisaran 0,06 persen.
Namun demikian, tekanan eksternal seperti pelemahan nilai tukar rupiah yang mendekati Rp17.200 per dolar AS dinilai dapat memperbesar dampak tersebut. Kondisi ini berpotensi mendorong kenaikan harga barang dan jasa secara lebih luas, terutama di sektor distribusi dan logistik yang sangat bergantung pada energi.
Selain itu, disparitas harga antarwilayah juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Di beberapa daerah seperti Sumatera Utara dan Kalimantan, harga BBM tercatat lebih tinggi dibandingkan wilayah lain, yang dapat memperlebar tekanan inflasi regional.
Migrasi Konsumsi Jadi Tantangan Baru
Salah satu risiko utama yang muncul akibat kenaikan harga BBM non-subsidi adalah potensi pergeseran konsumsi ke BBM bersubsidi. Fenomena ini dinilai dapat menimbulkan tekanan fiskal baru bagi pemerintah, terutama jika terjadi dalam skala besar.
Pengguna bahan bakar seperti Dexlite diperkirakan akan beralih ke Bio Solar, sementara pengguna Pertamina Turbo berpotensi berpindah ke Pertamax. Jika tren ini tidak dikendalikan, maka beban subsidi energi dapat meningkat dan berpotensi mengganggu keseimbangan anggaran negara.
Prof. Rahma Gafmi menekankan bahwa pengawasan distribusi BBM subsidi perlu diperkuat melalui pendekatan berbasis teknologi. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain optimalisasi penggunaan QR Code di SPBU, integrasi sistem pembayaran dengan data kendaraan, serta penerapan mekanisme kontrol otomatis bagi kendaraan yang tidak berhak.
Di sisi lain, edukasi kepada masyarakat juga menjadi faktor penting. Penggunaan BBM yang tidak sesuai spesifikasi kendaraan berisiko merusak mesin dan menurunkan efisiensi jangka panjang. Oleh karena itu, kesadaran konsumen perlu ditingkatkan agar kebijakan energi dapat berjalan efektif.
Menjaga Stabilitas Fiskal dan Kebijakan Tepat Sasaran
Kenaikan harga BBM non-subsidi pada dasarnya bertujuan menjaga beban subsidi tetap terkendali dan tepat sasaran. Namun, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada perilaku konsumen. Jika kelompok pengguna BBM non-subsidi justru beralih ke BBM subsidi, maka tujuan penghematan anggaran menjadi tidak tercapai.
Dalam konteks ini, reformasi regulasi dinilai menjadi kebutuhan mendesak. Revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 terkait kriteria penerima BBM subsidi perlu segera diselesaikan, terutama dengan pendekatan berbasis spesifikasi kendaraan seperti kapasitas mesin.
Langkah tersebut dianggap lebih strategis dibandingkan sekadar penyesuaian harga, karena dapat memastikan distribusi subsidi lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
Transformasi Energi sebagai Solusi Jangka Panjang
Di tengah dinamika harga minyak global, transformasi energi menjadi agenda penting yang tidak bisa ditunda. Peralihan menuju kendaraan listrik (electric vehicle/EV) dinilai sebagai salah satu solusi untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM berbasis fosil.
Namun, transisi ini memerlukan dukungan ekosistem yang memadai, termasuk infrastruktur pengisian daya serta penguatan transportasi publik. Tanpa kesiapan tersebut, peralihan energi berisiko tidak optimal dan justru menimbulkan ketimpangan baru.
Prof. Rahma Gafmi menilai bahwa transformasi energi harus dipandang sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar respons terhadap gejolak ekonomi global. Dengan strategi yang tepat, Indonesia berpeluang memperkuat ketahanan energi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi di tengah volatilitas pasar internasional.
Dalam situasi saat ini, kombinasi antara kebijakan fiskal yang tepat, pengawasan distribusi energi, serta percepatan transisi menuju energi bersih menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan ekonomi nasional.