Surabaya (prapanca.id) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana melalui peresmian dua fasilitas strategis di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, meresmikan Gedung Gerha Majapahit dan Gedung Olahraga (GOR) BPBD Jatim yang berlokasi di Kabupaten Sidoarjo, Kamis (9/4).
Peresmian ini ditandai dengan penandatanganan prasasti sebagai simbol mulai beroperasinya kedua bangunan tersebut. Kehadiran fasilitas baru ini diproyeksikan mampu meningkatkan kapasitas kelembagaan BPBD dalam pengelolaan logistik serta penguatan sumber daya manusia di bidang kebencanaan.
Gedung Gerha Majapahit yang memiliki luas 19 x 24 meter difungsikan sebagai pusat logistik dan peralatan kebencanaan. Sementara itu, GOR BPBD Jatim dengan luas 26 x 14,5 meter akan digunakan untuk mendukung aktivitas fisik, pelatihan, serta peningkatan kesiapan personel dalam menghadapi situasi darurat.
Dalam arahannya, Khofifah menekankan pentingnya modernisasi tata kelola logistik kebencanaan melalui penerapan sistem digital berbasis metode First In, First Out (FIFO). Pendekatan ini dinilai krusial untuk memastikan distribusi bantuan berjalan efektif serta menjaga kualitas barang, terutama logistik yang memiliki masa kedaluwarsa.
Penerapan sistem digital disebut menjadi kebutuhan mendesak dalam pengelolaan logistik modern. Dengan sistem tersebut, proses pencatatan dan pengawasan dapat dilakukan secara lebih akurat, sekaligus meminimalkan risiko penggunaan barang yang tidak layak. Selain itu, sistem ini memungkinkan pemantauan sirkulasi logistik secara real time sehingga distribusi dapat dilakukan secara tepat sasaran.
Selain fokus pada penguatan sistem logistik, Gubernur Khofifah juga mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi potensi musim kemarau ekstrem yang berkaitan dengan fenomena El Nino. Ia mendorong seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan langkah mitigasi secara terukur dan terkoordinasi guna menjaga stabilitas sektor pertanian dan ketahanan pangan.
Langkah antisipatif telah disiapkan, termasuk penyediaan pompa air oleh Dinas Pekerjaan Umum Jawa Timur di wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan. Upaya ini ditujukan agar indeks pertanaman tetap terjaga dan produksi pangan tidak terganggu.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur, Gatot Soebroto, menjelaskan bahwa pembangunan kedua gedung tersebut merupakan bagian dari strategi peningkatan kualitas operasional dan penguatan kapasitas SDM kebencanaan. Ia menilai keberadaan pusat logistik yang representatif akan mempercepat respons dalam situasi darurat.
Pembangunan fasilitas ini dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 selama 180 hari kalender, mulai Juni hingga Desember. Proyek tersebut didanai melalui APBD Provinsi Jawa Timur dan dirancang oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, dengan pendampingan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur guna memastikan transparansi dan akuntabilitas.
Dengan infrastruktur yang semakin memadai dan dukungan sistem digital, BPBD Jawa Timur diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penanganan bencana serta memperkuat ketahanan daerah dalam menghadapi berbagai risiko ke depan. (tas)