Surabaya (prapanca.id) – Kinerja ekonomi kehutanan berbasis masyarakat di Jawa Timur menunjukkan tren positif pada awal tahun 2026. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mencatat Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Tani Hutan (KTH) mencapai Rp367,95 miliar pada Triwulan I 2026, sekaligus menjadi capaian tertinggi secara nasional.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan bahwa angka tersebut meningkat signifikan sebesar 26,64 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp290,53 miliar. Capaian ini mencerminkan penguatan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan yang semakin produktif dan bernilai tambah.
Secara nasional, total NTE KTH pada periode yang sama mencapai Rp619,58 miliar atau tumbuh 15,29 persen. Dari jumlah tersebut, kontribusi Jawa Timur mencapai 59,38 persen, menegaskan posisi provinsi ini sebagai motor utama pengembangan ekonomi kehutanan berbasis masyarakat di Indonesia.
Menurut Khofifah, peningkatan tersebut tidak terlepas dari peran pembinaan kelembagaan KTH yang semakin solid serta optimalisasi pendampingan oleh penyuluh kehutanan di lapangan. Pendekatan ini dinilai mampu mendorong produktivitas sekaligus memastikan pengelolaan sumber daya hutan tetap berkelanjutan.
Keberhasilan KTH Jawa Timur juga terlihat dari kemampuan menembus pasar ekspor. Salah satu contoh datang dari KTH Aren Lestari di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan yang berhasil mengekspor gula aren organik ke Malaysia, Belanda, dan Australia dengan volume mencapai 12 ton dan nilai lebih dari Rp535 juta. Hal ini menunjukkan bahwa produk hasil hutan memiliki daya saing global.
Dari sisi wilayah, kontribusi terbesar terhadap NTE berasal dari Kabupaten Trenggalek dengan nilai Rp185,35 miliar. Disusul Kabupaten Lamongan sebesar Rp22,15 miliar, Kabupaten Blitar Rp20,74 miliar, Kabupaten Probolinggo Rp19,03 miliar, dan Kabupaten Lumajang Rp17,82 miliar.
Sementara itu, komoditas hasil hutan kayu masih mendominasi dengan kontribusi lebih dari Rp200 miliar. Meski demikian, pemerintah daerah terus mendorong diversifikasi produk hasil hutan bukan kayu guna meningkatkan nilai ekonomi sekaligus memperluas peluang pasar.
Pemprov Jawa Timur menilai sinergi antara kelompok tani, penyuluh, dan kebijakan pemerintah menjadi faktor kunci dalam mendorong capaian ini. Ke depan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan, serta akses pasar akan terus ditingkatkan.
Dengan capaian tersebut, sektor kehutanan berbasis masyarakat di Jawa Timur diharapkan tidak hanya menjadi penggerak ekonomi lokal, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. (tas)