Surabaya (prapanca.id) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan pentingnya penerapan creative financing yang tidak menambah beban masyarakat dalam menghadapi tantangan fiskal daerah. Penegasan tersebut disampaikan dalam gelaran Jatim Retreat 2026 yang berlangsung di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur, Kamis (15/1).
Kegiatan yang diikuti 135 peserta dari unsur birokrasi, BUMD, RSUD, hingga penyelenggara layanan publik ini turut dihadiri Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak.
Menurut Khofifah, forum Jatim Retreat menjadi momentum strategis untuk menyatukan arah kebijakan sekaligus memperkuat komitmen seluruh elemen pemerintahan daerah agar bergerak dalam satu frekuensi di tengah dinamika fiskal yang kian kompleks.
“Tantangan pembangunan daerah semakin besar, terlebih dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN dan APBD serta penyesuaian transfer ke daerah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kebijakan tersebut membawa mandat penguatan tata kelola belanja, optimalisasi pendanaan kreatif, serta peningkatan kualitas layanan publik yang terukur. Oleh karena itu, tema Creative Financing & Value for Money dinilai sangat relevan.
Khofifah menekankan, creative financing bukan sekadar alternatif pembiayaan, melainkan strategi tata kelola untuk mengombinasikan APBD dengan sumber pembiayaan non-anggaran secara akuntabel dan patuh regulasi.
Dalam implementasinya, terdapat tiga prinsip utama, yakni mencari sumber pendapatan baru tanpa membebani masyarakat, mengubah pola pikir eksklusif menjadi inklusif, serta menggeser orientasi dari sekadar revenue menuju profit.
“Aset Pemprov Jatim sangat besar dan tersebar di berbagai daerah. Jika dimaksimalkan melalui skema kerja sama operasi, ini bisa menjadi sumber pendapatan baru tanpa membebani masyarakat,” jelasnya.
Selain optimalisasi aset, sektor perikanan juga dinilai memiliki potensi besar, termasuk pemanfaatan Grand Parent Stock (GPS) ikan guna mendukung program nasional budidaya perikanan.
Gubernur Khofifah juga menekankan pentingnya perubahan mindset birokrasi, dari penghabis anggaran menjadi pencipta nilai, serta dari orientasi output menuju outcome yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Birokrasi harus fokus pada layanan publik berkualitas, efektif, dan efisien. Jika bisa dipercepat, perizinan harus segera diterbitkan,” tegasnya.
Sebagai narasumber, Guru Besar ITS Surabaya Prof. Mohammad Nuh menyoroti pentingnya kepemimpinan kolaboratif dan penguatan followership dalam organisasi, serta perlunya BUMD mengubah orientasi dari pendapatan menjadi keuntungan. (tas)