Jakarta (prapanca.id) – Bencana banjir yang melanda Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh selama sebulan terakhir menunjukkan dinamika baru yang mengkhawatirkan. Pemantauan media yang dilakukan Deep Intelligence Research (DIR) menilai isu banjir tidak lagi semata dipandang sebagai krisis kemanusiaan, tetapi mulai bergeser menjadi persoalan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap negara.
Kajian berbasis kecerdasan buatan yang dilakukan DIR terhadap lebih dari 11 ribu media online, 200 media cetak, dan 93 media elektronik selama periode 25 November hingga 24 Desember 2025 mencatat adanya transformasi risiko yang signifikan dalam pemberitaan dan percakapan publik. Mayoritas media arus utama memang masih didominasi sentimen positif sebesar 69 persen, yang berisi narasi penanganan darurat, distribusi bantuan, serta upaya pemulihan pasca-bencana.
Namun demikian, laporan tersebut juga menyoroti alarm serius berupa 28 persen sentimen negatif. Sentimen ini terutama dipicu oleh isu keterlambatan bantuan, ketimpangan distribusi logistik, serta dampak berkepanjangan yang dialami korban di wilayah terdampak.
Direktur Komunikasi Deep Intelligence Research, Neni Nur Hayati, dalam rilis kajian DIR menyebutkan bahwa puncak pemberitaan banjir di tiga provinsi tersebut terjadi pada 1 Desember 2025. Pada periode itu, sentimen negatif mendominasi seiring fase darurat awal bencana banjir bandang. Setelah 5 Desember, narasi positif mulai meningkat seiring masifnya publikasi penyaluran bantuan dan program pemulihan.
Meski demikian, DIR mencatat adanya lonjakan kembali sentimen negatif pada 19 Desember 2025. Fenomena ini berkaitan erat dengan banyaknya laporan mengenai bantuan yang belum merata, serta kondisi korban di wilayah paling terisolasi yang belum tertangani secara optimal.
Dari sisi kuantitas pemberitaan, DIR mencatat total 30.489 liputan media dengan topik banjir Sumatera dan Aceh. Pemberitaan tersebut tersebar di 16.233 media lokal, 14.207 media nasional, dan 49 media internasional. Kompas.com, Tempo.co, dan Detik.com tercatat sebagai media dengan intensitas pemberitaan tertinggi selama periode pemantauan.
Sementara itu, gaung bencana juga sangat kuat di media sosial. Lebih dari 55.600 unggahan yang melibatkan sekitar 28.100 pengguna menghasilkan lebih dari dua juta interaksi percakapan. Tingginya volume tersebut mencerminkan resonansi emosional yang besar dan keberlanjutan diskusi publik secara organik.
DIR mencatat platform TikTok dan Instagram menjadi kanal dengan interaksi tertinggi. Percakapan di TikTok mencapai 939.289 interaksi, sedangkan Instagram mencatat 909.837 interaksi, menandakan tingginya viralitas isu bencana di kedua platform tersebut.
Berdasarkan pemetaan percakapan, DIR mengidentifikasi tiga klaster utama yang mendominasi opini publik. Klaster pertama berfokus pada isu kemanusiaan, meliputi kondisi korban, kebutuhan mendesak, serta kronologi bencana. Klaster kedua berkaitan dengan gugatan sistemik, di mana publik menilai banjir dipicu oleh eksploitasi hutan dan aktivitas pertambangan, yang diperkuat dengan temuan kayu gelondongan di sejumlah lokasi terdampak.
Klaster ketiga menunjukkan eskalasi politik yang ditandai kritik terhadap figur otoritas pemerintah. Keterlambatan penanganan dan lemahnya komunikasi publik dinilai sebagian masyarakat sebagai kegagalan negara, sehingga memunculkan narasi krisis legitimasi.
DIR juga menyoroti munculnya narasi disintegrasi dalam percakapan digital, seperti penggunaan kata kunci “Merdeka” di wilayah Aceh dan Nias. Narasi tersebut dipahami sebagai bentuk protes terhadap pemerintah pusat dan menjadi sinyal bahwa bencana berpotensi dimanfaatkan sebagai alat tawar politik yang dapat mengancam stabilitas nasional.
Kajian ini menegaskan bahwa penanganan bencana tidak hanya menuntut kecepatan bantuan fisik, tetapi juga sensitivitas komunikasi dan kebijakan yang mampu menjaga kepercayaan publik di tengah krisis ekologi yang berkepanjangan. (anz)