Jakarta (prapanca.id) – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mempercepat agenda pemerataan akses internet di wilayah yang masih berada dalam kondisi blankspot. Pemerintah menargetkan seluruh 2.500 desa yang belum terhubung dapat menikmati layanan internet pada 2026, sejalan dengan percepatan pembangunan Indonesia Digital.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa pemerataan konektivitas merupakan fondasi penting agar masyarakat di desa dapat memperoleh kesempatan yang setara, mulai dari pendidikan, layanan publik, hingga peluang ekonomi. Ia menyampaikan bahwa ketimpangan akses masih terjadi di sejumlah daerah, sehingga wilayah tersebut menjadi prioritas pembangunan pada 2026.
Meutya menjelaskan bahwa percepatan ini merupakan lanjutan dari pembangunan infrastruktur digital masif yang dilakukan Kemkomdigi sepanjang 2023–2024. Ia menilai bahwa infrastruktur yang telah dibangun perlu dimaksimalkan agar memberikan dampak ekonomi yang lebih signifikan.
Menurutnya, perkembangan teknologi telah mendorong perubahan positif, namun pemanfaatannya masih dapat ditingkatkan untuk mencapai potensi ekonomi yang lebih besar.
Selain itu, Meutya menekankan bahwa ruang digital harus menjadi wadah yang memungkinkan masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah berkembang bersama. Transformasi digital diharapkan dapat menghasilkan nilai tambah nyata dan memperluas kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Kemkomdigi juga memaparkan arah pembangunan Indonesia Digital yang mengusung tema Terhubung, Tumbuh, Terjaga. Tema ini mencerminkan harapan agar pemerataan konektivitas dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi digital sekaligus memastikan ruang digital tetap aman dan kondusif.
Acara Deklarasi Arah Indonesia Digital yang digelar di Jakarta Selatan turut dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nugroho Sulistyo Budi, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, serta perwakilan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, industri telekomunikasi, akademisi, dan komunitas.
Dengan percepatan pembangunan ini, pemerintah berharap kesenjangan digital dapat ditekan, sehingga pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi dapat dirasakan lebih merata di seluruh Indonesia. (agu)