Tulungagung (prapanca.id) – Pj Gubernur Adhy Karyono meresmikan kawasan kuliner halal di Pasar Sore Tulungagung, Kamis (3/10/2024). Kawasan kuliner halal di Tulungagung ini merupakan yang pertama di Jatim dan akan dijadikan pilot project bagi Kabupaten maupun Kota lain.
“Ini adalah kali pertama kita meresmikan kawasan kuliner halal di Jatim lokasinya ada di Tulungagung. Maka, ini akan menjadi contoh untuk daerah lain. Kerjasama ini polanya mari ditiru dan diduplikasi. Kami Provinsi Jatim siap untuk berkolaborasi,” kata Adhy.
Menurutnya, keberadaan kawasan kuliner halal merupakan langkah strategis dan wujud komitmen bersama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui KUKM berkelanjutan dan berkualitas.
“Sesuatu yang membanggakan karena Pemprov Jatim mendorong tidak sekadar halal industri dan halal tourism, melainkan halal food menjadi wujud strategis memberikan jaminan kualitas dan kehalalan produk kepada masyarakat,” ungkap Adhi.
Menurutnya, Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) Jatim sangat luar biasa. Sebab, KUKM merupakan tulang punggung PDRB Jatim.
Tercatat tahun 2022 sebesar 58,36 persen atau senilai Rp 1.593,67 triliun. Sedangkan tahun 2023, kontribusi KUKM sebesar 59,18 persen atau senilai Rp 1.747,991 triliun terhadap PDRB Jatim.
Untuk itu, lanjut Adhy, Pemprov Jatim berkomitmen mendorong percepatan sertifikasi halal untuk menangkap peluang tersebut dan mengembangkan infrastruktur halal.
Diantaranya, 12 lembaga pemeriksa halal, 47 lembaga pendampingan proses produk halal dan 42 rumah potong hewan, ruminansia bersertifikat halal, 44 RPH unggas bersertifikat halal, 305 juru sembelih halal yang bersertifikat BNSP.
“Maka dari itu, kami melakukan percepatan sertifikasi halal untuk KUMKM, melakukan pelatihan dan pendampingan agar KUKM menghasilkan produk yang mampu bersaing,” tuturnya.
Selain itu, Adhy mengatakan pentingnya merawat kawasan kuliner halal. Salah satunya melalui penataan dan penyediaan kantong-kantong parkir yang baik.
“Dengan demikian, kehadiran kawasan kuliner halal bertahan dan menumbuhkan perekonomian masyarakat,” tuturnya.
Sejauh ini, kata Adhy, Industri halal di Jatim menunjukkan pertumbuhan yang sangat baik. Apalagi, adanya relaksasi pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal untuk produk makanan, minuman, hasil penyembelihan dan jasa penyembelihan berdasarkan PP 39 Tahun 2021 yang semula 17 Oktober 2024 menjadi 17 Oktober 2026.
“Kita akan mempercepat dengan cara berkolaborasi dengan lembaga -lembaga melakukan coverage DNA percepatan karena kita masih punya waktu 2 tahun untuk itu,” ujarnya.
Berdasarkan data BPJPH, tercatat selama 3 tahun terakhir hingga 20 September 2024 tercatat sebanyak 364.094 sertifikat halal telah terbit dari 263.706 pelaku usaha di jatim menjadikan Jatim masuk dalam 3 besar nasional. “Saat ini 3 besar, maka kami ingin pastikan Jatim harus menjadi nomor satu,” tegasnya.
Lebih lanjut, dalam laporan State of The Global Islamic Economy (SGIE) 2023/2024 disebutkan impor produk halal negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang mencakup sektor halal berupa makanan, minuman, fashion, farmasi dan kosmetik mencapai nilai USD 359 miliar di tahun 2022. “Angka ini diperkirakan akan tumbuh di level 7,6 persen CAGR menjadi USD 492 miliar pada 2027,” jelasnya.
Adapun Pj Gubernur Adhy menyerahkan sertifikat dan fasilitas kepada penerima halal, fasilitas HACCP serta bantuan dari Baznas berupa rombong senilai Rp 5.000.000 dan bantuan modal usaha senilai Rp 1.500.000. (agu)