Surabaya (prapanca.id) – Penjabat Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, menerima dokumen akhir rancangan Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) Gerbangkertasusila Plus (GKS+) dari perwakilan Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Development Bank, Olaf Goerke, di Gedung Negara Grahadi, Senin (15/7/2024). SUMP GKS+ mencakup wilayah Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, Tuban, Bojonegoro, dan Jombang.
Adhy Karyono menyatakan keyakinannya bahwa SUMP GKS+ akan menjadi panduan komprehensif untuk pembangunan mobilitas yang terintegrasi dan kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota setempat. “Laporan SUMP yang dicita-citakan akhirnya selesai dan akan menjadi dasar dalam mendetailkan master plan transportasi publik yang terintegrasi di wilayah Gerbangkertasusila Plus,” ujarnya.
Adhy menjelaskan bahwa penyusunan dokumen SUMP adalah upaya untuk meningkatkan layanan mobilitas masyarakat dengan memadukan berbagai rencana transportasi publik di GKS+. Target selanjutnya adalah implementasi SUMP, termasuk mendorong akses pembiayaan, pembentukan kelembagaan pengelola transportasi publik, dan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan.
Dari hasil kajian SUMP, Adhy mengungkapkan bahwa rencana ini dapat memberikan beberapa manfaat bagi masyarakat Jatim, seperti pengembangan 700 km layanan umum berbasis jalan, rel, dan air, peningkatan pengguna angkutan umum hingga 3,5 kali lipat, pengurangan kemacetan lalu lintas sebesar 64%, serta penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 38%.
“Ini menjadi tantangan besar bagi kami dalam upaya penyediaan layanan transportasi publik yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Dukungan Perpres 80 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi di Jatim sangat penting, terutama untuk proyek dan program infrastruktur transportasi publik di wilayah GKS+,” jelas Adhy.
Adhy juga menekankan potensi ekonomi besar wilayah Gerbangkertasusila, yang menyumbang 53,5% terhadap perekonomian Jatim. Mobilitas di wilayah GKS+ mencapai 10,55 juta per hari, dengan 49% komuter berasal dari perjalanan di Kota Surabaya.
“Semoga kerja sama yang terjalin dua tahun ini dapat dilanjutkan untuk melaksanakan implementasi dan adopsi rencana aksi SUMP di seluruh wilayah GKS+,” tambahnya.
Adhy juga menyampaikan pentingnya perlintasan sebidang yang menjadi kewajiban Pemprov Jatim dan sudah mendapatkan pembiayaan untuk membantu kabupaten/kota yang mengalami kesulitan finansial. Ia meminta Kemenhub dan Bappenas untuk mengalokasikan dana agar proyek tersebut dapat terselesaikan dengan baik.
“Momentum ini penting bagi seluruh kepala daerah untuk membantu iklim perekonomian serta mendukung transportasi publik di Surabaya raya,” imbuhnya.
Direktur Angkutan Jalan Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI, Suharto, berterima kasih atas penyelesaian dokumen SUMP yang akan menjadi rujukan langkah berikutnya. “Dokumen ini secara prinsip sudah diselesaikan,” katanya.
Deputi Sarana Prasarana BAPPENAS, Ervan Maksum, menambahkan bahwa SUMP tidak hanya menjadi rujukan untuk mengembangkan transportasi, tetapi juga menjawab persoalan perencanaan urban yang harus selaras, seperti masalah sampah, air, dan sanitasi. “Terima kasih kepada Pemprov Jatim yang sudah menjadi contoh dalam mengoptimasi rel dari Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai penunjang perumahan pemukiman,” ujarnya.
Acara diakhiri dengan penyerahan laporan akhir oleh Olaf Goerke kepada Pj. Gubernur Jawa Timur dan Deputi Sarana Prasarana BAPPENAS, serta penyerahan cinderamata. (agu)