Jakarta (prapanca.id) – Pemerintah Indonesia terus mendorong akselerasi transformasi digital meski menghadapi tantangan serangan siber. Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Nezar Patria, menegaskan bahwa semangat digitalisasi dan transformasi digital tidak akan surut akibat insiden serangan siber pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).
“Kita tidak boleh mundur, kita harus maju terus! Digitalisasi jalan terus dan Indonesia harus bisa berada di depan. Ini jangan sampai mematahkan semangat kita untuk transformasi digital,” tandas Nezar dalam Program Satu Meja The Forum di Menara Kompas, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2024) malam.
Menurut Nezar Patria, transformasi digital dapat meningkatkan efisiensi, mempermudah proses bisnis, dan memudahkan masyarakat mengakses layanan pemerintah. Insiden serangan siber menjadi pelajaran berharga untuk memperkuat keamanan siber dalam proses transformasi digital.
“Kita memetik pelajaran yang sangat penting dan critical dari insiden ini,” tegasnya.
Wamenkominfo menyatakan bahwa transformasi digital adalah tanggung jawab seluruh elemen bangsa, bukan hanya Kementerian Kominfo. “Transformasi digital adalah transformasi bangsa,” ujarnya. Nezar memastikan bahwa dalam desain transformasi digital di Indonesia, aspek keamanan siber sudah diperhatikan dengan serius.
“Kesadaran ini sudah ada di Kominfo ketika mendesain transformasi digital, termasuk dengan pengamanan dan cyber security-nya,” jelasnya.
Insiden serangan siber menunjukkan adanya celah dalam keamanan digital yang harus diwaspadai. Nezar menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap serangan siber untuk semua infrastruktur digital.
“Tidak ada tempat yang aman. Harus ada kesadaran bagi semua infrastruktur digital,” tandasnya.
Atas nama Kementerian Kominfo, Nezar Patria memohon maaf kepada masyarakat yang mengalami kendala akibat terganggunya layanan publik. “Serangan ini menunjukkan adanya kelemahan. Kominfo sudah menyatakan permohonan maaf terutama kepada publik yang layanannya terganggu,” ungkapnya.
Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan untuk pemulihan layanan publik secepatnya. “Prioritas kita adalah layanan publik, jangan sampai masyarakat terganggu, dan fungsi-fungsi pemerintahan yang menggunakan platform digital tetap berjalan,” tuturnya. (agu)