Surabaya (prapanca.id) – Menjelang peringatan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-733, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni (rutilahu) serta menekan angka stunting di Kota Pahlawan. Upaya tersebut diwujudkan melalui kerja sama bersama enam lembaga Corporate Social Responsibility (CSR) dan lembaga sosial yang berkomitmen mendukung pembangunan berbasis gotong royong.
Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Gedung Serbaguna RW VI Cempaka, Kecamatan Tegalsari, Rabu (13/5/2026). Enam lembaga yang terlibat dalam kerja sama tersebut meliputi Yayasan Buddha Tzu Chi, Ciputra Group, Pakuwon Group, Baznas Surabaya, Bangga Surabaya Peduli, dan Nurul Hayat.
Sebelum penandatanganan MoU dilakukan, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama jajaran perangkat daerah dan perwakilan lembaga CSR meninjau langsung kondisi rumah warga penerima manfaat program rutilahu di kawasan Tegalsari. Dalam kunjungan tersebut, Eri melihat kondisi hunian warga sekaligus berdialog dengan masyarakat untuk memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan.
Menurut Eri, pembangunan kota tidak dapat dilakukan hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia menilai keterlibatan dunia usaha dan lembaga sosial menjadi bagian penting dalam mempercepat peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Negara tidak bisa bergerak sendiri. Karena itu, gotong royong antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat menjadi kekuatan besar untuk membangun Surabaya,” kata Eri dalam sambutannya.
Ia menyebut semangat kolaborasi tersebut sebagai bentuk nyata penerapan nilai-nilai Kampung Pancasila yang selama ini terus didorong di Kota Surabaya. Baginya, kepedulian terhadap masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun kota yang inklusif dan berkeadilan.
Dalam kesempatan itu, Eri juga mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam program sosial tersebut. Ia menilai para pimpinan lembaga CSR memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan Kota Surabaya melalui aksi nyata di tengah masyarakat.
“Siapa pun yang memiliki kepedulian terhadap warga dan ikut membantu menyelesaikan persoalan masyarakat, maka mereka juga bagian dari penggerak pembangunan kota,” ujarnya.
Berdasarkan data Pemkot Surabaya, jumlah rumah tidak layak huni yang masih membutuhkan penanganan saat ini diperkirakan mencapai 7.000 hingga 9.000 unit. Pada tahun 2026, pemkot menargetkan rehabilitasi sebanyak 4.242 unit rumah melalui skema kolaborasi antara pemerintah dan pihak nonpemerintah.
Dari target tersebut, sebanyak 2.240 unit rumah akan ditangani menggunakan pendanaan APBD Kota Surabaya. Sementara 1.002 unit lainnya berasal dari dukungan non-APBD, termasuk 905 unit yang didukung melalui program CSR dan lembaga sosial.
Selain itu, sekitar 1.000 unit rumah lainnya akan mendapatkan bantuan stimulan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Pemkot berharap langkah tersebut dapat mempercepat peningkatan kualitas hunian masyarakat, terutama bagi warga berpenghasilan rendah.
Eri menjelaskan bahwa program rehabilitasi rutilahu difokuskan pada perbaikan komponen utama rumah, seperti atap, lantai, dinding, hingga fasilitas sanitasi atau jamban. Sasaran penerima bantuan merupakan warga ber-KTP Surabaya yang masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah atau desil 1 sampai 5 dan memiliki status lahan yang sah serta tidak dalam sengketa.
Selain perbaikan hunian, kerja sama tersebut juga diarahkan untuk memperkuat penanganan stunting di Surabaya. Pemkot mencatat angka stunting di Surabaya mengalami penurunan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Menurut Eri, prevalensi stunting yang sebelumnya mencapai 28,5 persen kini turun menjadi sekitar 0,5 persen. Ia menyebut capaian tersebut tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang ikut menjadi orang tua asuh bagi anak-anak berisiko stunting.
“Penanganan stunting ini adalah hasil kerja bersama. Banyak pihak yang terlibat mendampingi dan membantu anak-anak agar mendapatkan gizi yang lebih baik,” jelasnya.
Sebagai bentuk apresiasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan sosial di Surabaya, Pemkot berencana membangun Prasasti Gotong Royong di kawasan Balai Kota Surabaya. Prasasti tersebut nantinya akan memuat nama lembaga dan pihak yang berkontribusi dalam mendukung pembangunan kota.
Direktur Utama PT Ciputra Development Tbk, Sutoto Yakobus, menyampaikan bahwa keterlibatannya dalam program tersebut menjadi pengalaman baru yang memberinya perspektif langsung terhadap kondisi masyarakat di perkampungan.
Ia mengatakan, program kolaborasi tersebut merupakan tindak lanjut dari diskusi bersama Pemkot Surabaya terkait kontribusi dunia usaha dalam membantu masyarakat.
“Rumah yang layak menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat. Karena itu, kami siap mendukung program perbaikan rumah warga agar kualitas hidup masyarakat semakin baik,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Direktur Utama PT Pakuwon Jati Tbk, Sutandi Purnomosidi. Ia mengapresiasi langkah Pemkot Surabaya yang membuka ruang kolaborasi secara transparan dengan melibatkan sektor swasta dalam penanganan persoalan sosial.
Menurutnya, keterlibatan langsung melihat kondisi warga membuat pihaknya memahami kebutuhan masyarakat secara lebih nyata. Pakuwon Group, lanjut dia, juga siap mendukung penanganan stunting sebagai bagian dari kontribusi sosial perusahaan terhadap Kota Surabaya.
“Surabaya menjadi bagian penting dalam perjalanan perusahaan kami. Karena itu, kami merasa memiliki tanggung jawab moral untuk ikut berkontribusi bagi masyarakat,” pungkasnya. (tas)