Surabaya (prapanca.id) – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, turun tangan menyelesaikan konflik antara Yayasan Perhimpunan Pengajaran Pendidikan Kristen (PPPK) Petra dan warga RW IV, RW V, serta RW VII yang sempat viral di media sosial. Eri Cahyadi berhasil memberi jalan tengah yang memuaskan semua pihak.
“InsyaAllah sudah terselesaikan dan tersolusikan dengan baik. Warga Surabaya selalu menyelesaikan masalah dengan kebersamaan. Tidak ada masalah yang tidak bisa dibicarakan. Ini karakter arek Suroboyo,” ujar Eri Cahyadi setelah menemui para pihak di rumah Ketua RW IV, Senin (5/8/2024).
Eri Cahyadi mengklarifikasi bahwa tidak benar jika Petra membayar ratusan juta rupiah per bulan kepada RW. Selama bertahun-tahun, empat pihak (Petra, warga RW IV, warga RW V, dan warga RW VII) secara bersama-sama membayar jumlah yang sama untuk honor tenaga keamanan/satpam serta operasional, termasuk pemeliharaan HT dan CCTV.
Dana tersebut digunakan untuk membayar 40 satpam dengan gaji Rp2,7 juta per bulan yang direncanakan naik menjadi Rp3 juta. Karena itu, iuran masing-masing pihak juga direncanakan naik dari Rp32 juta menjadi Rp35 juta.
“Di sini ada kesalahpahaman saat akan ada kenaikan iuran dari Rp32 juta menjadi Rp35 juta karena gaji satpam dinaikkan. Warga setiap RW juga membayar iuran Rp35 juta, tetapi pihak Petra keberatan hingga kesalahpahaman ini viral,” kata Eri.
Para pihak telah sepakat bahwa Petra tidak perlu lagi membayar iuran keamanan. “Sekarang tidak dititipkan ke RW, langsung dikelola sendiri oleh Petra. Petra juga langsung memperbaiki fasum (fasilitas umum) seperti eceng gondok di sungai dekat perumahan yang sebelumnya dikerjakan oleh RW, sekarang dikerjakan oleh Petra,” jelas Eri Cahyadi.
Petra juga akan membantu pengaturan lalu lintas dan keamanan setempat. “Sekuriti Petra akan menjaga di 8 pintu perumahan untuk mengatur kemacetan, kami akan bergerak bersama. Warga meminta jangan macet, udara bersih, dan eceng gondok dibersihkan, karena lingkungan perumahan ini adalah bagian dari Petra juga,” tambahnya.
Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya juga akan terlibat dalam rekayasa lalu lintas, termasuk mengatur perbedaan jam masuk-pulang antara SMP dan SMA Petra agar lalu lintas lebih lancar. Ketua RW IV Kelurahan Menur Pumpungan, Lulu Lili Aldjufri Hasan, berharap polemik ini selesai dengan solusi terbaik.
“Kami ingin yang terbaik dan secara kekeluargaan. Kami tidak pernah menerima uang Rp140 juta per bulan,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Direktur Sarana dan Prasarana (Sarpras) Yayasan PPPK Petra, Robertus Prananta, menambahkan bahwa PPPK Petra akan bekerja sama dalam pengamanan lalu lintas dan perbaikan fasum.
“Jadi tidak ada iuran, kami akan melakukan CSR (Corporate Social Responsibility) di Perumahan Tompotika. Kami juga bersama Pemkot melalui Dishub Surabaya dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya untuk mengatur lalu lintas dan Bozem di Tompotika,” pungkasnya. (sas)