Jakarta (prapanca.id) – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah menemukan model distribusi BBM bersubsidi yang tepat sasaran untuk menghindari kebocoran anggaran subsidi. LaNyalla menegaskan, pembatasan subsidi harus tepat volume dan tidak merugikan kelas menengah ke bawah.
“Pembatasan subsidi harus menyasar kelas menengah atas, bukan menengah ke bawah yang rentan miskin akibat inflasi. Indikator dan model pembatasan harus ditemukan,” ujar LaNyalla, Rabu (10/5/2024).
Data Kementerian Keuangan menunjukkan penerimaan PPN DN pada semester I-2024 turun 11% menjadi Rp 193,06 triliun dibandingkan tahun lalu. Ini pertama kalinya PPN DN kontraksi sejak semester I-2020, meski Indonesia telah keluar dari pandemi Covid-19.
“Model pembatasan subsidi BBM dan LPG harus benar-benar tepat sasaran, terutama di daerah. Tata kelola distribusi oleh Pertamina perlu diperbaiki untuk mengurangi kebocoran,” jelas LaNyalla.
Pembatasan subsidi BBM mencuat setelah Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengumumkan pemerintah akan membatasi subsidi mulai 17 Agustus 2024. Luhut menyatakan bahwa banyak yang tidak berhak menikmati subsidi, sehingga perlu koreksi untuk menjaga kesehatan fiskal negara.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Febrio Kacaribu, mencatat 60% orang kaya menikmati BBM subsidi. Subsidi gas melon juga disalahgunakan, dengan 57,9% pengguna LPG 3 kg berasal dari kalangan mampu. (sas)