Surabaya (prapanca.id) – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) secara resmi meluncurkan Katalog Elektronik Versi 6 pada Kamis (28/3/2024).
Terobosan terbaru ini dirancang untuk meningkatkan kinerja sistem e-Purchasing pemerintah dengan kerjasama LKPP dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk melalui unit GovTech Procurement, yang khusus melayani transformasi digital di bidang pengadaan pemerintah.
Acara peluncuran Katalog Versi 6.0 ini dihadiri oleh Kepala LKPP Hendrar Prihadi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, serta Direktur Enterprise & Business Service Telkom Indonesia FM Venusiana R., bersama dengan sejumlah pejabat pimpinan lainnya.
Kepala LKPP, Hendrar Prihadi (Hendi), menyatakan bahwa Katalog Elektronik Versi 6 mencerminkan langkah signifikan dalam upaya LKPP untuk meningkatkan layanan sistem pengadaan secara elektronik kepada pengguna. Melalui fitur baru dalam katalog elektronik ini, LKPP memberikan kemudahan kepada para pemangku kepentingan dalam melakukan transaksi atau pembelian pemerintah.
“Dibandingkan dengan sistem sebelumnya, Katalog Elektronik Versi 6.0 memungkinkan masyarakat untuk memantau proses pengadaan pemerintah dengan lebih baik. Informasi tentang harga, spesifikasi produk, bahkan gambar produk dapat diakses oleh siapa saja. Kami berharap fitur baru ini akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses transaksi pengadaan,” ungkap Hendi.
Salah satu keunggulan dari fitur terbaru adalah kemudahan dalam menemukan produk, melakukan pembayaran, dan memonitor proses transaksi yang sedang berlangsung. Hal ini memungkinkan pengguna untuk dengan cepat mendapatkan informasi yang mereka butuhkan, sehingga mempercepat proses pengadaan barang/jasa.
Direktur Enterprise & Business Service Telkom Indonesia, FM Venusiana R., menjelaskan bahwa Katalog Elektronik versi 6 dirancang sebagai platform digital yang memudahkan proses pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Dengan menyajikan daftar produk barang dan jasa yang telah melewati proses verifikasi dan penilaian, diharapkan sistem pengadaan ini menjadi lebih kompetitif dan menguntungkan bagi pembeli dan penjual.
“Kami berkomitmen untuk terus berinovasi dan memperbarui sistem pengadaan nasional di Indonesia demi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Venusiana.
Katalog Elektronik Versi 6.0 saat ini sedang diuji coba di 5 Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) sebagai langkah awal, termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, LKPP, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Selama masa migrasi dan uji coba kepada K/L/PD tersebut, Katalog Elektronik versi sebelumnya masih dapat digunakan hingga akhir tahun 2024. “Kami berharap pengembangan Katalog Versi 6 dapat selesai pada akhir tahun ini, sehingga seluruh K/L/PD dapat menggunakannya,” kata Hendi.
Dengan peluncuran Katalog Elektronik Versi 6 ini, pemerintah berharap dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengadaan barang/jasa pemerintah dan pembangunan bangsa. Semua pihak diundang untuk menjelajahi dan memanfaatkan fitur-fitur baru yang ditawarkan oleh Katalog Elektronik Versi 6.0.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, menyampaikan apresiasinya kepada Kepala LKPP beserta jajarannya yang telah berhasil mengembangkan sistem tersebut.
“Pengembangan ini dapat tercapai berkat orkestrasi dari Pak Hendi sebagai Kepala LKPP yang menggerakkan seluruh stakeholder. Selamat atas peluncuran katalog ini. Kehadiran sistem LKPP yang sejalan dengan sistem di KemenpanRB turut berpengaruh terhadap peningkatan nilai RB,” ungkap Anas. (agu)